Blora- Kerusuhan 22 Mei lalu menyisakan kekhawatiran berbagai pihak. Bermula dari adanya provokasi dan terindikasi terjadi pengerahan massa perusuh yang membuat situasi kacau, banyak pihak khawatir peristiwa serupa kembali terjadi menjelang sidang perdana MK terkait Pilpres 2019 mendatang.
Hal ini, mendorong banyak kalangan seperti tokoh agama dan tokoh pemuda mengajak masyarakat tidak mudah terhasut dengan ajakan bermotif politik dalam beberapa hari belakangan. Meskipun, provokasi tersebut mengatasnamakan rakyat.
“Kami menghimbau kepada warga Blora agar tidak terprovokasi dengan gerakan yang mengatasnamakan rakyat, yang justru hanya meresahkan warga saja,” kata Camat Randublatung, Budiman, Kamis (13/06).
Menurutnya sejauh ini kondisi Blora sudah konduisif. Situasi politik yang terjadi di ibu kota, meski berdampak luas, namun tidak memecah belah kondisi di masyarakat setempat. Pihaknya meyakini, sengketa Pilpres 2019 di MK ditangani para aparat yang kompeten.
“Tidak usah ikut ikutan hal yang tidak jelas, fokus kerja saja, tentang hasil Rapat MK, pasrahkan saja kepada aparat yang berkompeten, apapun keputusan MK,mari kita terima dan taati,” pungkasnya.
Pernyataan senada disampaikan Camat Cepu, Luluk Kusuma Agung Ariadi. Menurutnya, tetap bekerja sesuai bidang masing-masing, dalam situasi ini adalah langkah terbaik. Secara tegas, pihaknya menyebut rencana unjuk rasa jelang sidang MK merupakan kegiatan yang tidak jelas.
“Lebih baik fokus kerja saja,cari nafkah untuk keluarga. Apapun keputusan MK mari kita taati,warga Blora menolak Kerusuhan,” himbaunya. (jay)
