Blora- Pemprov Jateng mematok target akan menyelesaikan pembaharuan (update) data kemiskinan pada 28 Februari mendatang. Seluruh elemen pemerintahan di semua lini diharapkan membantu terwujudnya data kemiskinan yang faktual.
Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, dalam Rakor Penanggulangan Kemiskinan di Pendopo Bupati Blora menegaskan, data yang valid akan memastikan program penanggulangan kemiskinan tepat sasaran, Selasa (12/02).
Dalam kesempatan tersebut, pihaknya juga meminta seluruh Camat dan Kepala Desa mengumumkan daftar keluarga miskin penerima bantuan pemerintah dengan cara menempelnya di kantor desa.
“Jangan hanya di kantor desa saja, namun sampai RT nya. Kalau perlu masing-masing rumah pasangi stiker keluarga miskin,” tegasnya.
Menurutnya, dengan memberi tanda di rumah keluarga miskin, masyarakat secara luas akan tahu dan bisa ikut mengontrol kebenaran kondisi ekonomi keluarga miskin tersebut. Jika salah, maka pemerintah akan lebih mudah memperbaikinya.
Menurut Wagub, tingkat kemiskinan Kabupaten Blora saat ini masih pada angka 11,90 persen. Berada di peringkat 23 dari 35 Kabupaten/Kota se Jawa Tengah. Sementara, rata-rata kemiskinan nasional berada di angka 9,82 persen sedangkan di tingkat Jateng pada angka 11,32 persen.
“Kita harus memperbaharui data kemiskinan kita, karena saat ini datanya sudah banyak berubah dan tidak sesuai kondisi lapangan,” pungkasnya.
Acara ini dilanjutkan dengan wisuda atau pemberian penghargaan oleh Bupati Djoko Nugroho kepada 80 keluarga penerima manfaat (KPM) yang menyatakan diri keluar dari program PKH di tahun 2018 kemarin. (mus)
