Blora, BLORANEWS – Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Blora Slamet Pamudji mengatakan, Kabupaten Blora menganggarkan 450 juta untuk tahapan pemilu 2024, anggaran tersebut merupakan hibah dari Pemerintah Kabupaten Blora.
Anggaran sekitar Rp 300 juta untuk komisi pemilihan umum (KPU) Kabupaten Blora dan sekitar Rp 150 juta untuk badan pengawas pemilu (Bawaslu) Kabupaten Blora.
“Tahun ini baru menganggarkan sosialisasi saja,” ungkap Slamet Pamudji. Selasa (10/01).
Sedangkan untuk 2024, pihaknya belum bisa memastikan besarannya, sebab masih belum masuk pembahasan resmi.
“Kalau tahun depan itu sudah biaya untuk pelaksanaan Pilkada. Mungkin butuh sekitar 50 miliar. Tapi itu baru usulan untuk 2024,” jelasnya.
Biaya untuk pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024 mendatang akan dibiayai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan juga Pemerintah Kabupaten.
“Intinya kan kita ada pendanaan juga dari pusat, ada pendanaan juga dari provinsi, sehingga itu agak ringan. Tapi angka 50-70 miliar kan ya berat juga. Tapi karena itu amanat undang-undang ya tetap dilaksanakan,” ungkapnya.
Sementara itu,Muhamad Khamdun, Ketua KPU Kabupaten Blora, membenarkan anggatan tersebut.
Mengenai anggaran tahun depan, Khamdun mengaku belum mengetahui kepastiannya. Sedangkan untuk 2024 pihaknya telah mengajukan proposal.
“Untuk yang tahun 2023 ada 300 juta. Perencanaan kegiatan dan persiapan penyusunan regulasi. Sedangkan untuk 2024, Kalau proposal kita 44 hingga 45 milyar, Tapi belum di bahas dengan TAPD,” pungkasnya. (dj)
