Semarang, BLORANEWS.COM Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama DPRD akhirnya menyepakati Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2025. Kesepakatan ini ditandai dengan penandatanganan oleh Pj Gubernur Jateng, Nana Sudjana, dan pimpinan DPRD dalam Sidang Paripurna di Gedung Berlian, Semarang, Jumat (16/8/2024).
Penandatanganan nota kesepakatan tersebut menjadi hasil dari rangkaian pembahasan intensif yang melibatkan komisi-komisi, Badan Anggaran, serta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Pj Gubernur Nana Sudjana menyampaikan bahwa APBD 2025 Jateng akan fokus pada peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan.
“Kebijakan umum APBD 2025 akan memprioritaskan sektor UMKM dan peningkatan produksi pertanian, di samping peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan,” kata Nana usai sidang paripurna.
Selain itu, lanjut Nana, peningkatan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup juga menjadi prioritas. Upaya ini diharapkan dapat memperkuat perekonomian daerah sekaligus menjaga keseimbangan ekologi.
“Kami juga berkomitmen untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif, demi memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan mereka,” tambahnya.
Dalam rancangan APBD 2025, pendapatan daerah diproyeksikan mencapai Rp23,55 triliun, sementara belanja daerah direncanakan sebesar Rp23,91 triliun, sehingga terdapat defisit sebesar Rp362 miliar. Defisit ini akan ditutup dengan surplus pembiayaan daerah yang terdiri dari penerimaan pembiayaan sebesar Rp432 miliar dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp70 miliar. Dengan demikian, total pembiayaan netto adalah Rp362 miliar, dan Silpa (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) dipastikan nihil.
“Pembiayaan netto kita sebesar Rp362 miliar, dan Silpa kita diproyeksikan nihil,” pungkas Nana.
Kesepakatan ini menjadi pijakan penting bagi Pemprov Jateng dalam menyusun APBD 2025 yang diharapkan mampu mendukung pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan. (Dj)
