Blora- Program satu desa dua sarjana yang digalakkan Bupati Arief Rohman dan wakilnya Tri Yuli Setyowati tidak berbanding lurus dengan peningkatan ketenagakerjaan lulusan sarjana di Kabupaten Blora. Hal itu bisa dilihat dari data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Blora sektor ketenagakerjaan.
Data BPS Blora yang diunggah per 3 Desember 2021 menunjukkan, jumlah pengangguran lulusan sarjana di Kabupaten Blora alami tren peningkatan. Dari 0,98 persen di tahun 2020 menjadi 4,23 persen di tahun 2021. Meningkat sebesar 3,25 persen.
Dosen STAI Al Muhammad serta Pimpinan Universitas Terbuka Cepu, Ariraya Sulistya Sedayu berkomentar, Pemerintah harus menanggapi isu pengangguran secara serius guna menekan angka pengangguran.
“Pengangguran merupakan isu global yang juga berpotensi mengalami tren kenaikan tahun ini akibat pandemi. Pemerintah harus menangani persoalan ini secara serius untuk menekan angka pengangguran. Terutama pengangguran lulusan sarjana,” ujarnya dihubungi Bloranews via seluler, Jumat (4/3).
Menilik janji bupati soal “Golek Gawean Gampang”, dirinya merasa hal itu irrelevan dengan fakta yang terjadi di lapangan.
“Faktanya hari ini mencari pekerjaan tidak mudah. Kasus Perades menjadi potret bagaimana warga Blora berebut pekerjaan dengan masalah-masalahnya yang belum tuntas sampai hari ini,” tegasnya.
Selain itu, Akademisi yang menempuh program doktoral Ilmu Manajemen di Universitas Terbuka Surabaya itu berharap, lulusan sarjana tidak hanya sekedar mencari pekerjaan. Tapi harus mampu mencipta lapangan pekerjaan.
“Lulusan sarjana tanpa diimbangi kompetensi/skill hanya membuat ijazah menjadi selembar kertas yang tak berguna. Disamping itu, lulusan sarjana hendaknya dibekali mindset wirausaha untuk menjadi pencipta lapangan kerja, bukan hanya sekedar pencari kerja,” pungkasnya. (Kin).
