Jati- Rencana pengerahan massa (people power) jelang penetapan hasil Pemilu 2019 oleh KPU, dirasa cukup meresahkan masyarakat. Mengingat, pengerahan massa tersebut berpotensi menimbulkan konflik horizontal antar masyarakat dan mengganggu kenyamanan ibadah di bulan suci Ramadhan.
“Masyarakat, terutama warga Kecamatan Jati Kabupaten Blora kami himbau untuk jangan terpengaruh dengan ajakan tersebut (ajakan people power, red). Jika terjadi, akan memicu terjadinya konflik,” himbau pengasuh Pesantren Darul Ulum Kecamatan Jati, Blora, Kyai Minardi, Selasa (14/05).
Seperti diketahui, rencana pengerahan massa mencuat bermula dari ketidakpuasan sekelompok oknum terkait perolehan suara dalam Pemilu 2019. Sayangnya, alih-alih menunggu hasil penetapan hasil pemilu, kelompok ini justru terus memprovokasi masyarakat untuk turun ke jalan.
“Pemilihan serentak sudah dilaksanakan dengan aman dan tenang, apapun hasilnya kita percayakan hasilnya pada penyelenggara, yaitu KPU. Jika ada pihak yang merasa ada pelanggaran dalam Pemilu, silakan mengikuti prosedur yang berlaku. Silahkan laoprkan ke Bawaslu,” imbuh Kyai Minardi.
Menurut Kyai yang mendidik ratusan santri ini, ajakan pengerahan massa tersebut juga dapat mengganggu kenyamanan beribadah di bulan suci Ramadhan. Meski demikian, hingga saat ini kondisi di Kecamatan Jati masih terpantau kondusif.
“Kita mendukung kerja pengamanan Polsek dan Koramil Jati, sehingga kondisi yang sudah kondusif ini jangan sampai dirusak oleh ajakan dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab,” pungkasnya.
Seruan untuk menolak aksi massa jelang penetapan hasil Pemilu 2019 oleh KPU RI ini juga disampaikan sejumlah elemen lainnya. Meliputi, Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Majelis Ulama Indonesia (MUI), PC NU, PD Muhammadiyah, pemuka agama di Kabupaten Blora. (spt)
