Cepu- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora memilih bungkam daripada menanggapi tuntutan warga kawasan Wonorejo Cepu pasca mediasi kemarin. Akhirnya, warga yang merasa tak punya pilihan lain pun menggelar aksi turun ke jalan.
Ribuan warga yang tergabung dalam Forum Komunikasi Masyarakat Kawasan Wonorejo (FKMKW) lantang menyuarakan aspirasi mereka. Warga dari empat kelurahan mengaku, selama bertahun-tahun merasa diperalat pemerintah.
“Kesabaran kami telah habis. Sudah cukup kami diperalat, terlebih dengan janji-janji Bupati ke kami pada masa kampanye,” teriak Koordinator FKMKW, Harpono dalam orasinya di perempatan ruas jalur nasional Blora-Cepu, kawasan Wonorejo, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Senin (11/03).
Sebelumnya, FKMKW telah mendesak Bupati Blora untuk memberikan persetujuan terkait penerbitan Sertifikat Hak Milik atas tanah yang telah mereka tempati selama puluhan tahun. Sayangnya, Pemkab Blora tidak mengindahkan tuntutan ini.
Pasca Aksi, Warga Wonorejo Akan Datangi BPN dan Kantor Bupati
Dalam aksi yang berlangsung sekitar 3 jam tersebut, ratusan aparat kepolisian tampak mengamankan jalannya aksi. Tak tanggung-tanggung, pengamanan ini dipimpin langsung Kapolres Blora, AKBP Antonius Anang Tri Kuswindarto.
“Kami tidak mau under estimate (meremehkan, red)dengan situasi yang ada. Kami kerahkan 222 personil Polri dan dibantu juga oleh anggota TNI, dan Satpol PP untuk mengamankan aksi damai warga Wonorejo agar berjalan lancar,” terang Kapolres di sela pengamanan.
Usai aksi hari ini, warga segera merencanakan serangkaian langkah lanjutan terkait perjuangan mereka mendapatkan SHM pada tanah yang mereka tempati puluhan tahun.
Direncanakan, besok (12/03) mendatangi kantor BPN Blora untuk mengecek berkas-berkas yang diperlukan dan meminta peta wilayah. Kemudian, pada Rabu (13/03) diagendakan audiensi kepada Bupati Blora.
Selanjutnya, pada Rabu (20/03), warga merencanakan akan menggelar aksi di depan Istana Presiden di Jakarta. (one)
