Blora- Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kabupaten Blora telah mengumpulkan lebih dari seribu unit poster “Jokowi Raja”. Pelucutan ini dilakukan sebagai respon atas instruksi pengurus pusat partai berlogo banteng moncong putih tersebut.
Ketua DPC PDI Perjuangan, Dasum, tak mau gegabah menyimpulkan siapa aktor dibalik pemasangan ribuan APK ilegal ini. Hingga kini, poster bargambar Jokowi mengenakan mahkota tersebut dikumpulkan di kantor DPC PDI Perjuangan, di Desa Seso Kecamatan Jepon, Blora.
“Kurang lebih jumlahnya seribu. Dikumpulkan di Kantor (DPC) PDI Perjuangan Blora dan lainnya masih di kecamatan masing-masing. Saat ini, masih kita selidiki pelakunya,” terang Dasum, Rabu (14/11).
Pernyataan senada, diungkapkan pula oleh Kartini, anggota fraksi PDI Perjuangan DPRD Blora. Menurutnya, pertama kali dia mengetahui adanya APK ilegal tersebut di wilayah Kecamatan Jiken, setelah instruksi turun, APK tersebut segera dilucuti.
“Kemarin ada, tapi sudah diambil di sekitar Jiken. Karena kemarin itu langsung ada instruksi dari pusat. Kebetulan, di kecamatan saya enggak ada,” imbuhnya.
Poster “Jokowi Raja” yang menjamur beberapa hari terakhir ini, membuat geram PDI Perjuangan Jawa Tengah. Pasalnya, poster illegal ini merebak di 27 kabupaten /kota se- Jawa Tengah. Tak ayal, PDI Perjuangan Jateng segera turun tangan menyikapi hal ini.
Bambang Pacul Murka
Ketua DPD PDI Jateng, Bambang Pacul mengatakan, dirinya mendapatkan laporan adanya pelaku pemasang poster tersebut. Tak ayal, pelaku kemudian ditanya petugas PDI Perjuangan yang saat itu mendapati pelaku hendak memasang poster.
“Kita tanya siapa yang suruh. Dia bilang ini perintah dari orang di pusat. Tapi tak bisa sebut siapanya. Ditanya ambil dari mana? Dikasih tahu dan ketemu orangnya. Saat ke sana, disitu juga ada 800-an yang belum dipasang. Kita foto orangnya. Kita data semuanya,” terangnya.
Pacul menambahkan, para pemasang yang dikomando dari Hotel Siliwangi Semarang ini mengaku, mereka rakyat biasa yang secara pribadi memilih Jokowi. Namun butuh uang untuk hidup. Per pemasangan, mereka dibayar Rp 10 ribu, diluar APK yang sudah disediakan.
“Dibayar Rp 10 ribu perposter. Itu diluar APK. Setiap desa pasang 10. Kalau di Jateng ada 8.000 desa, berarti 80 ribu,” kata Bambang Pacul.
Informasi lainnya, bahwa sejumlah stiker juga dipasang di ratusan angkutan kota (angkot). Ada pemilik angkot yang mengaku dibayar Rp 100 ribu. Ada juga angkot di wilayah Pati dan Blora dibayar sebesar Rp 150 ribu. (hud)
