BLORANEWS – Korp PMII Putri ( KOPRI) merupakan sempalan organisasi perempuan di bawah kepengurusan PMII. Kebanyakan anggotanya adalah perempuan dan otomatis ketuanyapun berangkat dari kader perempuan. Keberadaan organisasi ini sebenarnya seperti kebanyakan organisasi perempuan lainnya. Pembahasan wacana kesetaraan gender serta feminis menjadi topik utama yang senantiasa di pelajari dan di bahas. Tak jarang mereka mengangkat isu terbaru perempuan sebagai bahan diskusi. Sehingga dalam diskusi mereka mengacu pada realitas yang terjadi di masyarakat.
Kader perempuan yang bergabung di KOPRI memiliki tugas dan fungsi dalam menggerakkan massa PMII supaya seluruh kader PMII bisa peka terhadap isu kesetaraan gender. Idealnya organisasi gerakan memiliki nalar kritis yang kuat sehingga dalam kehidupan sosial masyarakat KOPRI bisa mengambil peran spesifik yaitu apapun yang berkaitan dengan isu perempuan. Entah itu kebijakan pemerintah yang bias gender, politik perempuan, UU tentang perempuan, kekerasan terhadap perempuan dan masih banyak yang lainnya.
Sebagai kader KOPRI tentu berbeda dengan kader organisasi yang lain. Meskipun masih dalam satu wadah besar Nahdlatul Ulama (NU) akan tetapi KOPRI sangat berbeda dengan banom NU lainnya. Karena KOPRI adalah salah satu organisasi gerakan mahasiswa, jadi tingkat kecerdasannya pun berbeda dengan banom NU perempuan yang lain.
Banom perempuan NU yang memiliki jamaah terbanyak adalah Fatayat dan Muslimat. Ketua Fatayat dan Muslimat rata-rata pernah berproses di PMII. Misalkan ada satu/dua ketua Fatayat/Muslimat NU tidak ada pengalaman dari PMII, bisa di pastikan organisasi yang di pimpinnya menjadi stagnan dan tidak ada kontribusi kongkrit di masyarakat. Contohnya Fatayat/ Muslimat Blora, setiap kegiatan yang dilakukan sebatas ceremonial. Belum pernah muncul ide-ide kreatif yang tentu membawa pengaruh dimasyarakat. Meskipun ketuanya tidak berangkat dari PMII, harusnya demi kemajuan organisasi, ketua bisa sering berdiskusi dengan kader Fatayat yang pernah berproses di PMII.
Gerakan progresif, revolusiner menjadi landasan utama dari organisasi PMII. Ini bisa diartikan bahwasannya PMII sebagai organisasi gerakan sudah sepantasnya bisa menyuarakan aspirasi rakyat. Problem yang ada di masyarakat menjadi PR untuk dicari solusinya. Sehingga posisi PMII bisa sebagai problem solving juga. Akan tetapi disini dibutuhkan pendampingan, pembelaan terhadap kaum marginal. Pembelaan ini bisa dilakukan dengan cara aksi ataupun audiensi terhadap pemerintah.
Kontribusi KOPRI di masyarakat bisa dilakukan dengan hal-hal sederhana. Misal mengkritisi produk hukum yang sudah di sahkan oleh pemerintah seperti UU TPKS. Atau bisa mengusulkan Peraturan Pemerintah terkait perlindungan hukum terhadap perempuan. Dengan begitu, apabila terjadi kasus kekerasan terhadap perempuan bisa langsung tertangani oleh pemerintah.
Idealnya sebagai organisasi gerakan, PMII dan KOPRI selalu bergandengan tangan untuk mewujudkan cita-cita bersama. Program kerja yang sudah disepakati bisa menjadi patokan untuk bergerak ke arah yang lebih maju. Sebagai organisasi gerakan, militansi dan idealisme harus tetap di jaga. Jangan sampai kita terjebak di wilayah yang sekiranya bisa merusak organisasi.
Tentang penulis: Siti Lestari adalah mantan ketua PC PMII Kabupaten Blora yang saat ini aktif mengelola Lembaga Pendampingan dan Pemberdayaan (Perempuan) Kinasih.
*Opini di atas merupakan tanggung jawab penulis seperti tertera, tidak menjadi bagian tanggung jawab Bloranews.com.
