Semarang, BLORANEWS – Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (P) Drs Nana Sudjana menginstruksikan kepada Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dan Satgas Pangan untuk terus memantau harga kebutuhan pokok masyarakat.
“Tim di lapangan saya minta untuk terus memantau harga di pasar, khususnya terkait komoditas pangan atau bahan pokok masyarakat,” kata Nana dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi bersama Kementerian Dalam Negeri secara daring di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Senin, 23 Oktober 2023.
Dalam rapat koordinasi itu, juga dihadiri oleh TPID Provinsi Jawa Tengah dan TPID kabupaten kabupaten/kota.
Dikatakan Nana, pemantauan itu musti dilakukan. Gunanya untuk mengetahui perkembangan harga komoditas yang memiliki andil dalam inflasi di wilayahnya. Apalagi, inflasi di enam kabupaten/kota di Jateng pada September 2023 tercatat lebih tinggi dari rata-rata nasional dan provinsi. “Saya minta untuk laporan perkembangan di lapangan setiap hari,” tandasnya.
Berdasarkan data Kemendagri, ada sekitar 65 pemerintah daerah yang menjadi sorotan tentang kepatuhan menyampaikan laporan harian pekan ke-III Oktober 2023. Di antara ke-65 pemda tersebut, ada satu daerah di Jateng yang masuk daftar, yaitu Kabupaten Kendal.
Oleh karena itu, Nana meminta kepada pemerintah daerah untuk disiplin menyampaikan laporan harian. Khususnya, daerah yang masuk sorotan pemerintah pusat. Sebab, laporan harian tersebut digunakan sebagai panduan untuk mengambil langkah strategis dan pengambilan kebijakan.
Sebelumnya, Pj Gubernur Jateng juga sudah memberikan arahan kepada pemerintah kabupaten/kota. Arahan itu meliputi; mengoptimalkan pelaksanaan sembilan langkah konkret arahan Menteri Dalam Negeri atas upaya penanganan inflasi daerah dan melaporkan secara mingguan kepada Pemprov Jateng.
Selain itu, melakukan pencermatan kembali terhadap anggaran (tagging) inflasi pada APBD Kabupaten/Kota; mengoptimalkan perencanaan anggaran tahun berjalan sehingga tidak menumpuk di akhir tahun; melakukan pencermatan dalam inputing data harga harian pada laman SP2KP Kementerian Dalam Negeri.
Arahan berikutnya adalah melakukan terobosan-terobosan baru dalam upaya percepatan pengendalian harga beras Jateng; melakukan pemanfaatan lahan kosong untuk di-tanami pangan lainnya, memperkuat sinergi TPID dengan instansi vertikal dan atau antar daerah, dan lainnya.
Hingga kini, komoditas pangan yang berandil besar dalam inflasi masih berkutat dengan harga beras dan gula. Sebagai contoh, harga gula di Kota Semarang bahkan sempat menyentuh harga Rp16.000.
Terkait komoditas penyumbang inflasi ini, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah melakukan berbagai langkah strategis untuk menstabilkan harga. Langkah untuk menstabilkan harga beras dilakukan dengan penyaluran stok beras cadangan pangan pemerintah daerah (CPPD) dengan sasaran masyarakat miskin.
Selain itu, Gerakan Pangan Murah di 35 kabupaten/kota dan Gerakan BUMD Peduli Inflasi di 17 wilayah dengan Indeks Perkembangan Harga (IPH) tertinggi. (Kj)
