Semarang, BLORANEWS.COM – Sekretaris Daerah Jawa Tengah, Sumarno, menekankan pentingnya sinergi antara berbagai pihak di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota dalam upaya mencegah Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Salah satu langkah utamanya adalah meningkatkan sosialisasi secara efektif hingga tingkat RT dan RW.
Menurut Sumarno, sosialisasi diperlukan khususnya bagi masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri. Tujuannya agar mereka bisa berangkat melalui agen resmi, menghindari risiko menjadi korban TPPO.
“Sebagian besar korban TPPO berangkat melalui agen yang tidak resmi. Untuk itu, perlu ada identifikasi masalah di masyarakat, serta solusi berupa sosialisasi aktif,” ujar Sumarno usai rapat koordinasi terkait pencegahan dan penegakan hukum TPPO di Gedung Merah Putih, Kantor Gubernur Jawa Tengah, Kamis (10/10/2024).
Untuk menjangkau lebih banyak masyarakat, Sumarno menggarisbawahi pentingnya sosialisasi hingga tingkat paling bawah, yakni RT dan RW, dengan koordinasi dari pemerintah kabupaten/kota hingga stakeholder terkait. “Informasi yang sampai ke tingkat RT-RW adalah yang paling efektif,” tambahnya.
Selain itu, ia juga mendorong agen penyalur tenaga kerja ke luar negeri dan sektor perkapalan untuk memiliki jaminan keuangan di bank.
Hal ini penting untuk menyelesaikan masalah yang mungkin timbul, seperti kasus tenaga kerja sektor perkapalan yang terlantar di Pemalang beberapa waktu lalu.
“Harapan kami, agen penempatan patuh pada aturan. Mereka harus memiliki dana jaminan yang bisa digunakan jika ada masalah, seperti untuk memulangkan pekerja yang terlantar,” kata Sumarno.
Sebagai bagian dari upaya penanganan TPPO, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan TPPO, yang diterbitkan pada 29 Agustus 2024. (Dj)
Pergub ini memuat langkah-langkah pencegahan, penegakan hukum, serta rehabilitasi dan reintegrasi korban TPPO, dan menekankan pentingnya kerja sama lintas instansi dalam penanganan masalah ini. (Dj)
