BLORA – Rata-rata pengeluaran per kapita penduduk Kabupaten Blora mengalami peningkatan yang signifikan.
Berdasarkan data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) Blora melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2024, pengeluaran rata-rata per kapita di Blora mencapai Rp 1.180.266 per bulan.
Dari jumlah tersebut, 53,75% dialokasikan untuk kebutuhan makanan, sedangkan 46,25% untuk kebutuhan non-makanan.
Kepala BPS Blora, Rukhedi, menjelaskan bahwa kenaikan pengeluaran ini dipengaruhi oleh inflasi dan peningkatan harga barang.
“Dibandingkan tahun 2023, pengeluaran per kapita meningkat sekitar 7,90% di tahun ini. Faktor utamanya adalah inflasi dan kenaikan harga sejumlah komoditas,” ujar Rukhedi dalam, Jumat (08/11/2024).
Menurut Rukhedi, lebih dari setengah pengeluaran masyarakat Blora masih berfokus pada kebutuhan pangan, seperti beras, daging, dan sayuran.
“Rata-rata, alokasi ini memungkinkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan bulanan, termasuk 20 kg beras, 2 kg telur, 1 liter minyak goreng, serta sayur-mayur,” jelasnya.
Sementara itu, belanja non-makanan sebesar 46,25% atau sekitar Rp 546 ribu per bulan juga meningkat, mencakup biaya pendidikan, transportasi, kesehatan, dan layanan digital.
“Kebutuhan non-makanan seperti pendidikan dan transportasi terus meningkat, seiring dengan perubahan pola hidup masyarakat,” lanjut Rukhedi.
Rukhedi menambahkan, belanja digital dan hiburan juga menjadi bagian dari pengeluaran rumah tangga yang semakin meningkat, dengan banyak warga yang mulai berlangganan layanan streaming dan transportasi online.
Tren kenaikan pengeluaran ini mencerminkan perbaikan ekonomi masyarakat, meskipun masih dipengaruhi oleh inflasi.
Dalam lima tahun terakhir, pengeluaran per kapita di Blora naik sekitar 5-8% setiap tahunnya.
“Hal ini menunjukkan ekonomi yang berkembang meski inflasi tetap menjadi tantangan,” kata Rukhedi.
Namun, Rukhedi juga mengingatkan pentingnya pengelolaan anggaran rumah tangga yang bijaksana di tengah kenaikan harga kebutuhan pokok, terutama beras yang meningkat hingga 10% dari tahun sebelumnya.
“Kami menyarankan masyarakat untuk lebih cermat dalam mengatur pengeluaran agar kebutuhan pokok tetap tercukupi,” ungkap Rukhedi.
BPS berharap data ini dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam merancang kebijakan yang mendukung kesejahteraan masyarakat.
“Data ini diharapkan bisa menjadi dasar program peningkatan daya beli dan pengendalian inflasi, seperti melalui bantuan sosial dan kebijakan ekonomi,” harap Rukhedi.
Edukasi keuangan, menurut Rukhedi, penting untuk membantu masyarakat Blora mengelola keuangan dengan baik agar kebutuhan pokok dapat terpenuhi tanpa mengorbankan kebutuhan lainnya.
“Dengan edukasi yang tepat, kami yakin kesejahteraan masyarakat Blora akan terus meningkat,” tutupnya. (Humas Pemkab Blora)
