Blora, BLORANEWS.COM – Selama tiga tahun terakhir, Pemkab Blora berhasil meraih pendapatan ratusan miliar rupiah dari sektor pajak kendaraan bermotor.
Pendapatan ini merupakan hasil dari sistem bagi hasil yang dilakukan bersama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, di mana Pemprov menerima 70% dan Pemkab Blora memperoleh 30% dari total pajak yang dikumpulkan.
Kepala Bidang Perencanaan dan Penetapan Pendapatan Daerah BPPKAD Blora, Ika Wulan Prafitri, menjelaskan bahwa pembagian tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Data menunjukkan bahwa total pendapatan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Blora mencapai Rp387.328.572.159 dalam periode 2021 hingga Desember 2023.
Pada tahun 2021, Pemkab Blora memperoleh Rp126.260.266.392, diikuti dengan sedikit penurunan pada tahun 2022 menjadi Rp123.299.885.066. Namun, pendapatan meningkat signifikan di tahun 2023, mencapai Rp137.768.420.701.
Pada tahun 2024, terjadi penurunan pendapatan dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kabupaten Blora. Hingga 11 Oktober 2024, pendapatan PKB tercatat sebesar Rp64,76 miliar, atau turun 0,88% dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp65,33 miliar.
Ika menyebutkan bahwa mulai 2025, skema bagi hasil akan digantikan oleh skema proporsi opsen, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD).
Dengan skema opsen ini, Kabupaten Blora akan menerima porsi yang lebih besar, yaitu 40%, sedangkan Pemprov Jateng mendapat 60%.
“Saat ini kami sedang dalam masa peralihan menuju skema opsen tersebut, dan sedang menuntaskan piutang yang masih ada. Beberapa piutang disebabkan oleh kendaraan yang rusak atau hilang, sehingga pemiliknya harus membuat pernyataan terkait hal tersebut,” ujarnya pada Sabtu, 2 November 2024. (Dinkominfo Blora)
