Blora- Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) memprioritaskan 10 desa di Kabupaten Blora sebagai lokus stunting usia 0 – 23 bulan. Pemkab Blora sendiri telah menetapkan 39 desa sebagai lokus stunting.
Hal ini dipaparkan Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Blora, Lilik Hernanto dalam rapat koordinasi (rakor) konvergensi stunting, Rabu (12/02) siang. Upaya menekan angka stunting terus dilakukan oleh pemerintah setempat.
“Hingga akhir 2019 kemarin tinggal 26 desa,” terang Lilik di lokasi acara, Ruang Rertemuan Setda Blora.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Blora Djoko Nugroho menilai, tingginya angka stunting di Blora lantaran pola pikir masyarakat terkait sadar bahaya stunting masih rendah. Dirinya meminta adanya orientasi pencegahan stunting yang semakin terfokus.
“Saya berharap semua stakeholder yang ada bisa mengeroyok dari segala lini untuk pencegahan stunting ini, jangan sampai menjadi bencana kemanusiaan,” katanya.
Menurut Kokok (sapaan Djoko Nugroho), pencegahan stunting tidak dapat dibebankan kepada Dinas Kesehatan saja, tetapi juga menjadi tanggung jawab berbagai stakeholder lainnya. (jyk)
