Blora, BLORANEWS – Partai Demokrat Kabupaten Blora menolak dengan tegas kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Kenaikan ini dinilai akan berdampak pada kesejahteraan rakyat terutama kelas bawah dan menengah.
Anggora Frakai Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Blora, Iwan Krismiyanto dengan tegas menolak keputusan pemerintah pusat ini, walaupun kompensasi Bantuan Langsung Tunai (BLT), Balsem (Bantuan Sementara).
Di samping itu, penetapan indikator penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) dibagi menjadi tiga aspek, yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah.
“Akan sulit tercapai, terutama aspek daya saing daerah kalau pemerintahan pusat tetap menaikkan harga BBM,” ucap Iwan, Rabu (7/9) kemarin.
Ia menambahkan, aspek daya saing daerah di dalamnya termasuk pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita, nilai tukar petani, prosentase pengeluaran konsumsi non pangan perkapita.
Kemudian rasio ekspor dan impor terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), rasio pinjaman terhadap simpanan di BPR, angka kriminalitas dan angka ketergantungan akan tidak tercapai semua target penetapan indikatornya.
“Dari kenaikan harga BBM ini saya juga mengingatkan pemerintah, tema peringatan hari ulang tahun RI ke77, Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat, tidak akan tercapai kalau harga BBM tetap dinaikkan,” tegasnya. (Jam).
