Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Blora 2024, kita dihadapkan pada tantangan besar untuk memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tetap dikelola dengan transparan dan akuntabel. Dengan APBD Blora tahun 2024 yang mencapai Rp 2,5 triliun, momentum politik seperti ini sering kali membuka celah bagi penyalahgunaan anggaran, baik untuk kepentingan suksesi pilkada melalui proyek-proyek yang menguntungkan kelompok tertentu atau klaim-klaim keberhasilan yang dimanfaatkan oleh calon petahana. Oleh karena itu, menjaga APBD Blora adalah tanggung jawab kita bersama, baik pemerintah, masyarakat, maupun aparat pengawas.
Potensi Penyalahgunaan APBD
- Proyek-Proyek Fiktif atau Mark-Up: Dalam masa kampanye, godaan untuk mengalokasikan anggaran ke proyek-proyek yang menguntungkan pihak tertentu sangat besar. Proyek-proyek ini sering kali tidak memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat, tetapi memberikan keuntungan finansial bagi segelintir orang yang terlibat.
- Politik Anggaran: Calon petahana mungkin tergoda untuk menggunakan APBD sebagai alat kampanye, dengan mengklaim keberhasilan program-program yang dibiayai oleh APBD. Terutama terkait Proyek Hibah, Hal ini tidak hanya menyesatkan, tetapi juga merugikan masyarakat karena anggaran yang seharusnya digunakan untuk kepentingan umum justru dimanfaatkan untuk kepentingan politik.
Langkah-Langkah Pencegahan :
- Transparansi Anggaran : Pemerintah daerah harus memastikan bahwa setiap pengeluaran anggaran dapat diakses dan diawasi oleh publik. Hal ini bisa dilakukan dengan memperkuat sistem e-budgeting dan e-procurement yang memungkinkan masyarakat untuk memantau penggunaan anggaran secara real-time.
- Pengawasan yang Ketat : Aparat pengawas seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap penggunaan APBD menjelang pilkada. Pemeriksaan rutin dan audit mendalam perlu dilakukan untuk memastikan tidak ada penyimpangan anggaran.
- Partisipasi Masyarakat : Masyarakat harus dilibatkan secara aktif dalam pengawasan penggunaan anggaran. Forum-forum diskusi publik dan laporan pengaduan harus diakomodasi oleh pemerintah daerah untuk mendengar dan menindaklanjuti keluhan masyarakat terkait penggunaan anggaran.
Ajakan untuk Bersama Menjaga APBD
Momentum pilkada bukanlah alasan untuk mengesampingkan integritas dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran. Sebaliknya, ini adalah saat yang tepat untuk membuktikan bahwa Blora dapat menjadi contoh daerah yang menjunjung tinggi prinsip transparansi dan tata kelola yang baik. Mari kita bersama-sama menjaga APBD Blora agar tidak digunakan sebagai alat suksesi pilkada yang merugikan masyarakat. Pemerintah, aparat pengawas, dan masyarakat harus bergandengan tangan untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dianggarkan benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat Blora.
Dengan komitmen bersama, kita dapat melewati masa pilkada ini dengan tetap menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap pengelolaan anggaran daerah. Blora yang transparan dan akuntabel adalah fondasi untuk masa depan yang lebih baik bagi kita semua.
Tenteng Penulis : Jaryoko, Jurnalis Bloranews sekaligus pemerhati sosial ekonomi masyarakat Desa.
