Blora, BLORANEWS.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan bahwa proyek dengan sistem penunjukan langsung (PL) berpotensi tinggi menimbulkan korupsi.
Pernyataan ini disampaikan oleh Ketua Satgas Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Wilayah III-1 KPK RI, Maruli Tua Manurung, setelah kegiatan Peningkatan Dimensi Pengalaman pada Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) di Ruang Pertemuan Setda Blora. Maruli menyebutkan bahwa ribuan paket pekerjaan yang dikerjakan Pemkab Blora menggunakan metode PL, yang dinilai rawan korupsi.
“Penunjukan langsung tidak otomatis berarti ada korupsi, tetapi risikonya lebih tinggi. Kewenangan OPD yang besar untuk menunjuk pemenang meningkatkan risiko tersebut,” jelas Maruli kepada wartawan, Selasa (13/8/2024).
Maruli menjelaskan bahwa metode PL menjadi ladang korupsi karena kontrol yang terbatas dibandingkan dengan lelang. Dalam lelang, terdapat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) yang memonitor dan mengecek dokumen serta kecakapan vendor.
“Pada lelang, ada UKPBJ yang mengecek dokumen dan kemampuan vendor. Dengan adanya pihak lain selain perangkat daerah, prosesnya lebih terkontrol,” terang Maruli.
Dia juga mencatat bahwa banyak proyek dipecah-pecah untuk memanfaatkan metode PL. Proyek dengan nilai di atas Rp 200 juta sering dipecah menjadi beberapa bagian agar dapat menggunakan metode PL.
“Misalnya, proyek senilai Rp 500 juta dipecah menjadi 5 atau 6 bagian. Jika di bawah Rp 200 juta, bisa menggunakan PL. Pengadaan langsung memang memiliki kerawanan tersendiri. Meskipun tidak otomatis ada korupsi, risikonya lebih tinggi,” jelas Maruli.
Maruli menambahkan bahwa selain proyek pengadaan langsung, ada sektor lain yang juga rawan korupsi, seperti perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), penggunaan APBD, dan pengadaan barang/jasa (PBJ).
“Perencanaan APBD harus bebas dari kongkalikong dan proyek joint. Penggunaan APBD dan pengadaan barang/jasa juga harus diawasi ketat. Metode PL adalah yang paling rawan,” pungkasnya. (Dj)
