Blora- Wacana pendirian Mall Pelayanan Publik kembali menguat. Kali ini, Wakil Bupati Blora Arief Rohman melontarkan gagasan ini di sela pelaksanaan inspeksi mendadak di kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) kemarin, Senin (10/06).
“Kita ingin Blora memiliki Mall Pelayanan Publik, yakni sebuah gedung terpadu yang berisi semua pos pelayanan dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah dan instansi vertikal,” kata Wabup Arief Rohman.
Wakil Bupati lantas mencontohkan pelaksanaan MPP di Kabupaten Banyuwangi yang dinilai telah sukses dan ditetapkan menjadi percontohan oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB).
“Jadi nanti dari Dindukcapil membuka pos pelayanan administrasi kependudukan, DPMPTSP membuka pos pelayanan perijinan dan penanaman modal, Dinas Kesehatan membuka pos pelayanan informasi kesehatan, dan masih banyak lainnya. Semuanya ada di dalam satu gedung,” paparnya.
Untuk diketahui, hingga kini di Provinsi Jawa Tengah baru Kabupaten Banyumas yang mendirikan MPP. MPP di Kabupaten Banyumas diresmikan langsung oleh Menteri PAN-RB pada pertangahan Januari 2019 lalu yang melayani 104 jenis pelayanan masyarakat.
Sementara, Kepala DPMPTSP Blora, Purwantomenyatakan bahwa pihaknya telah beberapa kali melakukan studi banding pendirian MPP di beberapa daerah untuk menginisiasi pendirian MPP di Kabupaten Blora.
“Kami telah beberapa kali belajar tentang MPP, diantaranya ke Banyuwangi, Sidoarjo, Banyumas dan Batam,” kata Purwanto. (Spt)
