Blora, BLORANEWS.COM – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Blora, Komang Gede Irawadi, melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap layanan di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Blora, Senin (11/11/2024).
Kegiatan ini bertujuan memastikan seluruh pelayanan, termasuk perizinan dari Pemerintah Kabupaten Blora, telah terintegrasi di MPP.
Menurut Sekda Komang, pada kunjungan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke sejumlah daerah, termasuk Blora, KPK merekomendasikan agar semua layanan publik, khususnya perizinan, dipusatkan di MPP.
“Saat itu kami menginstruksikan semua perangkat daerah untuk memindahkan layanan perizinan ke MPP per 1 Oktober 2024. Beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bahkan sudah mulai melakukannya sejak pertengahan September. Hari ini kami melakukan evaluasi terhadap pelaksanaannya,” jelasnya.
Dalam kunjungannya, Sekda didampingi Asisten Administrasi Umum, Inspektorat Daerah Kabupaten Blora, Kepala DPMPTSP Blora, dan Bagian Ortala Setda Blora.
Ia memeriksa semua konter pelayanan di MPP, termasuk layanan dari instansi vertikal, dinas-dinas di lingkungan Pemkab Blora, serta layanan perbankan.
Tak hanya itu, Sekda juga menyapa masyarakat yang sedang memanfaatkan layanan di MPP.
“Kami keliling bersama Inspektur dan Asisten III, dan saya memastikan bahwa tidak ada lagi perizinan yang dilakukan di kantor OPD masing-masing. Ini adalah perubahan besar,” tambahnya.
Sekda menegaskan bahwa Presiden dan Kementerian Dalam Negeri juga memberikan perhatian khusus pada layanan perizinan. Oleh karena itu, ia turut memeriksa kecepatan proses, transparansi biaya, dan prosedur pelayanan di MPP Blora.
“Kami cek prosesnya, kecepatannya, hingga biayanya. Biaya perizinan memang gratis, namun ada beberapa layanan yang memerlukan retribusi. Hal itu harus transparan dan diinformasikan dengan jelas kepada masyarakat. Kami juga melakukan simulasi di beberapa konter, dan hasilnya sudah cukup baik,” ujarnya.
Ia juga memberikan beberapa masukan untuk peningkatan layanan di MPP, seperti penyederhanaan jumlah konter dalam proses perizinan bangunan dan gedung yang saat ini masih memerlukan beberapa tahapan.
“Secara umum, pelayanannya sudah baik. Saya juga berbincang dengan masyarakat yang menyampaikan kepuasan mereka. Harapannya, pada Desember mendatang dan seterusnya, layanan dapat terus ditingkatkan,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala DPMPTSP Blora, Bondan Arsiyanti, menjelaskan bahwa kunjungan Sekda beserta pejabat lainnya bertujuan untuk mengevaluasi layanan di MPP.
“Kegiatan ini merupakan evaluasi terhadap konsep baru yang diterapkan. Sebelumnya, perangkat daerah masih memberikan layanan di kantor masing-masing. Namun, sejak 1 Oktober 2024, seluruh layanan telah terpusat di MPP,” jelas Bondan.
Ia juga menyampaikan bahwa konsep baru ini telah meningkatkan jumlah masyarakat yang memanfaatkan layanan di MPP.
“Dengan sistem yang semakin tertata, jumlah pengunjung meningkat. Kami berharap dukungan dari Pemkab dan sinergi yang berkelanjutan untuk menghadirkan layanan prima kepada masyarakat Blora,” tutup Bondan. (Humas Pemkab Blora)
