Semarang, BLORANEWS.COM – Komisi IX DPR RI melakukan kunjungan ke Jawa Tengah untuk membahas kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) buruh. Data terbaru dari Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jateng menunjukkan bahwa jumlah pekerja yang di-PHK sepanjang 2024 adalah 9.133 orang. Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan data yang disampaikan oleh Komisi IX DPR RI, yang menyebutkan 13.700 orang.
Kepala Disnakertrans Jateng, Ahmad Aziz menjelaskan bahwa data riil diperoleh dari aplikasi SIGAP PHI yang mencatat kasus PHK di 35 kabupaten/kota di Jateng. Aplikasi ini juga memantau perusahaan yang melakukan PHK serta kasus yang masih dalam proses mediasi. Hingga Agustus 2024, rincian data menunjukkan bahwa 6.844 orang di-PHK dan 2.289 orang dirumahkan.
“Kunjungan DPR RI Komisi IX bertujuan untuk membahas jumlah PHK. Kami ingin mengklarifikasi bahwa angka di Jateng tidak sebanyak yang diberitakan,” jelas Aziz setelah pertemuan di Ruang Rapat Disnakertrans Jateng pada Kamis (5/9/2024).
Aziz mengakui adanya PHK di sektor Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) di Jateng, disebabkan oleh berbagai faktor seperti resesi ekonomi negara tujuan ekspor dan kenaikan harga bahan baku. Meski begitu, dia memastikan bahwa pemerintah telah mengambil langkah mitigasi, termasuk penyelesaian pesangon dan hak jaminan sosial pekerja.
Di sisi lain, Aziz menekankan bahwa Jawa Tengah masih menarik bagi investor, dengan banyak perusahaan yang berinvestasi di wilayah ini. Beberapa proyek yang akan datang termasuk pabrik alas kaki di Pekalongan dan pabrik sepatu di Batang yang akan menyerap ribuan tenaga kerja.
Sementara itu, Anggota Komisi IX DPR RI, Edy Wuryanto menyoroti pentingnya jaminan sosial bagi pekerja. Dia mengatakan bahwa sejumlah perusahaan tidak membayar premi jaminan sosial karena masalah keuangan.
“Perusahaan harus memastikan hak pekerja seperti pesangon dan jaminan sosial,” tegasnya.
Dirinya mencatat adanya perbedaan data mengenai jumlah PHK di Jateng yang perlu diselidiki lebih lanjut.
“Perbedaan data antara Kemenaker RI dan dinas perlu klarifikasi. Mungkin ada data yang belum terlapor atau tidak terdata,” ujar Edy.
Sebagai informasi, kunjungan tersebut dipimpin oleh Ketua Komisi IX DPR-RI, Kurniasih Mufida, dan dihadiri oleh Staf Ahli Menaker Bidang Sosial, Budaya, Politik, dan Kebijakan Publik Ismail Pakaya, serta Direktur Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan Roswita Nilakurnia. (Dj)
