Blora, BLORANEWS.COM – Dinas Pendidikan Kabupaten Blora mengalami penurunan alokasi anggaran perubahan pada tahun 2024, yang berdampak pada tertundanya perbaikan sejumlah sekolah.
Penurunan anggaran ini menjadi kendala dalam melaksanakan perbaikan infrastruktur dan pengadaan fasilitas baru.
Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Blora, Sandy Tresna Hadi, menjelaskan bahwa perubahan anggaran tahun ini lebih kecil dibandingkan sebelumnya, terutama untuk bidang konstruksi dan pengadaan barang.
“Perubahan anggaran untuk sarana prasarana tidak signifikan. Kami hanya bisa melaksanakan 31 paket proyek untuk sekolah negeri dengan total anggaran Rp 4,1 miliar, serta Rp 965 juta untuk tujuh sekolah swasta. Selain itu, ada Rp 1,650 miliar untuk pengadaan mebel, alat kadroh, drumband, dan alat kesenian,” jelas Sandy pada Kamis (17/10/2024).
Banyak Sekolah Membutuhkan Perbaikan
Menurut Sandy, masih banyak sekolah yang memerlukan perbaikan. Berdasarkan data tahun 2024, terdapat 341 ruang kelas, 44 ruang guru, 18 ruang perpustakaan, 2 laboratorium, 37 toilet, dan 8 ruang UKS di sekolah-sekolah negeri yang memerlukan rehabilitasi.
Di tingkat SMP, sebanyak 39 ruang kelas, 4 ruang guru, 4 perpustakaan, 4 laboratorium, 5 toilet, 1 ruang UKS, 1 ruang tata usaha, dan 20 ruang keterampilan juga membutuhkan perbaikan mendesak.
Mengandalkan Dana Alokasi Khusus (DAK)
Untuk mengatasi keterbatasan anggaran ini, Dinas Pendidikan Kabupaten Blora mengandalkan bantuan dari Dana Alokasi Khusus (DAK).
Saat ini, proses penyusunan rencana kegiatan bersama dengan kementerian masih berlangsung, dan lokasi sekolah yang akan mendapat bantuan akan ditentukan pada November mendatang.
“Pengajuan DAK sudah kami lakukan, dan saat ini kami sedang menunggu kepastian lokasi yang akan mendapatkan bantuan,” ujar Sandy.
Upaya Mengajukan Bantuan Tambahan
Selain DAK, Dinas Pendidikan juga telah mengajukan bantuan kepada pemerintah provinsi (Banprop) pada Maret lalu. Sandy menambahkan bahwa mereka juga terus mengupayakan dukungan dari Dana Alokasi Umum (DAU) melalui APBD kabupaten.
“Pak Kadinas sudah mengajukan ke TAPD seminggu yang lalu. Saat ini, kami tinggal menunggu keputusan terkait kemampuan keuangan daerah,” tutupnya. (Dj)
