Blora – Kementerian Keuangan Republik Indonesia memberikan penghargaan Kepada Pemerintah Kabupaten Blora atas keberhasilan enam kali berturut-turut dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) mulai 2014 hingga tahun 2019 dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Menteri Keuangan Republik Indonesia melalui Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Purwodadi, Subur Riyadi menyerahkan sertifikat dan plakat WTP kepada Bupati Djoko Nugroho di ruang rapat Bupati Gedung Setda Kabupaten Blora, disaksikan Sekda, dan Kepala OPD terkait. (13/10)
Bupati Djoko Nugroho merasa bersyukur atas raihan penghargaan dan berharap hal ini bisa menjadi motivasi peningkatan kinerja.
“Piagam penghargaan dari Kementerian Keuangan ini merupakan oleh-oleh yang luar biasa dari Kementerian Keuangan. Biasanya kepala daerah diundang untuk menerima di pusat, sekarang justru diantar ke Blora mengingat kondisi pandemi,” ucap Bupati.
Menurutnya, WTP ini bukan sebuah prestasi, namun sebuah kewajiban bagi daerah dalam penyelenggaraan sistem keuangannya yang terbaik.
“Kita sudah enam kali, saya berharap tahun depan kita bisa meraih predikat yang lebih baik lagi,” tandasnya.
Bupati mengingatkan kepada OPD agar bisa meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan di masing-masing unit kerja.
“Membahas uang itu menarik, namun juga sensitif dan banyak resiko. Jadi hati-hatilah dalam mengelola keuangan daerah. Jika ada kesulitan langsung dilaporkan ke OPD terkait yang menangani pengaturan keuangan, agar segera dipecahkan bersama. Jangan diatur sendiri. Pengelolaan keuangan harus terus ditata lebih baik lagi. Anggaran yang sudah disetujui harus segera diserap untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Purwodadi, Subur Riyadi menerangkan bahwa WTP merupakan predikat standart kualitas tertinggi terhadap pengelolaan keuangan pemerintah daerah.
“Blora ini sudah enam kali WTP. Biasanya yang sudah lebih dari lima kali penyerahan penghargaannya dilakukan oleh Presiden, Wakil Presiden atau Menteri Keuangan di Jakarta,” jelasnya.
Pihaknya mendorong agar Pemerintah Kabupaten Blora melakukan terobosan dan inovasi untuk mendukung transparansi pengelolaan keuangan.
“Kami ucapkan terimakasih kepada Bapak Bupati dan jajaran Pemkab Blora yang telah ikut menyukseskan program Presiden Jokowi untuk mempercepat serapan anggaran di tengah pandemi. Hal ini ditandai dengan tingginya tingkat serapan anggaran yang sudah melebihi 63 persen. Semoga penghargaan ini bisa memacu semangat untuk lebih baik lagi. Apalagi masa jabatan Bupati tinggal beberapa bulan, sehingga kami berharap capaian ini bisa menjadi torehan manis kinerja Bapak Bupati,” pungkasnya.(jyk)
