Semarang – Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani mengungkapkan perlu adanya edukasi kepada masyarakat, terutama bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) agar tidak menjadi korban calo atau sindikat segelintir oknum.
“Masyarakat harus diedukasi agar tidak menjadi korban calo atau sindikat. Maka butuh kerja bersama, sinergi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Daerah harus menertibkan setiap warganya yang akan berangkat ke luar negeri. Dilakukan verifikasi,” ungkap Benny di Gedung B lantai 5 Kantor Gubernur Jawa Tengah, Jumat (9/4).
Benny menyebutkan bahwa Jateng merupakan provinsi dengan penempatan terbesar ketiga setelah Jabar dan Jatim. Secara resmi, tercatat sekitar 205 ribu warga. Dia memastikan, tiga kali lipat dari jumlah itu menjadi korban sindikat mafia atau calo.
“Saya tidak menutupi karena ini era transparansi. Konsekuensi penempatan ilegal ini di luar radar perlindungan negara karena negara tidak tahu mereka berasal dari mana saja, bekerja di mana dan sebagai apa,” katanya.
Sementara itu, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo meminta setiap kepala daerah dan dinas tenaga kerja di masing-masing kabupaten/kota rajin berkomunikasi secara terbuka dengan pekerja migran asal daerahnya. Hal itu untuk memudahkan pemantauan, pengawasan, dan penyelesaian masalah yang dialami setiap PMI.
“Intinya dalam konteks komunikasi publik yang terbuka, kasihlah nomor telepon atau WA, kasihlah medsosnya. Sekali-kali disapa, maka tadi saya usul kepada dinas maupun Bupati dan Wali Kota live melalui medsos dengan PMI kita. Saya sering lakukan itu dan kadang kita bisa mendapatkan informasi tanpa rekayasa,” ujarnya.
Menurutnya, pemerintah daerah juga harus bersiap karena tugasnya adalah melatih, mengawasi, dan menyelesaikan persoalan terkait pekerja migran. Selain untuk sosialisasi, pertemuan ini juga untuk koordinasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat maupun BP2MI.
“Banyak sekali (aduan) yang masuk kesaya melalui WhatsApp maupun media sosial. Mereka menyampaikan kepada kita tentang persoalan yang dihadapi. Termasuk yang menjadi perhatian Kepala BP2MI terkait PMI kita yang kerja di kapal. Kita pernah lihat video ABK sakit sampai meninggal dan dibuang ke laut, yang begini ini kita di daerah punya kewajiban untuk memantau, mendidik, mengevaluasi, dan menyampaikan,” lanjut Ganjar.
Ganjar menyebutkan, ada satu hal penting yang harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas pekerjaan migran asal Jateng, yakni edukasi atau pelatihan.
“Satu saja, edukasi atau training. Tidak ada yang lain. Jadi diberikan skil apa yang dibutuhkan pekerja migran, lalu bahasa. Berikutnya adalah pemahaman kultur negara yang akan dituju agar tidak bermasalah,” jelas Ganjar.
Ganjar juga menanggapi terkait adanya pekerja migran ilegal yang dibawa oleh sindikat mafia atau calo. Menurutnya, mereka yang tidak terdaftar secara resmi juga harus diperjuangkan agar bisa mendapat perlindungan.
“Bagaimanapun, mereka yang ilegal itu juga warga negara kita,” pungkasnya. (Jay)
