Blora – Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blora, Suhadi menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) dalam rangka mendukung program Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Blora (BKKBN) di Ruang Pertemuan Setda Pemkab Blora. Rabu (03/03)
Acara dihadiri Sekretaris Daerah Blora, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, narasumber dari SMA 1 Kendal dan beberapa Kepala SMA/SMK/MA se-Kabupaten Blora.
Dalam kegiatan tersebut, Suhadi menjelaskan bagaimana mengatasi fenomena Kependudukan Bonus Demografi melalui pendidikan formal agar terbentuk generasi penerus yang berkualitas.
“Ada fenomena Kependudukan Bonus Demografi, usia produktif itu lebih dari 50% daripada nonproduktif. Siswa madrasah kan usianya antara 15-18 tahun, sehingga perlu diberikan pembekalan masalah kependudukan yang nantinya akan diintegrasikan di semua mata pelajaran SLTA termasuk Aliyah karena itu dibawah naungan kami,” jelasnya.
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Blora Nur Hidayat menjelaskan bahwa sekolah perlu mengintegrasikan pendidikan kependudukan dan Keluarga Berencana ke dalam beberapa mata pelajaran atau melalui PIK-R.
“Harapan adanya Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) ini, dapat memberikan pemahaman kepada siswa tentang kependudukan. Dibantu dengan adanya PIK-R (Pusat Informasi dan Konseling Remaja) yang ada di setiap sekolah, dapat memberikan keleluasaan siswa dalam pelayanan informasi dan konseling tentang perencanaan kehidupan berkeluarga bagi remaja,” jelasnya.
Selain melakukan penyuluhan ke beberapa sekolah, petugas melakukan sosialisasi SSK ke beberapa pondok pesantren. Adapun yang ditunjuk sebagai percontohan SSK ini adalah SMA 2 Cepu, MAN Blora dan SMK 1 Jepon. (Spt)
