fbpx

JAWA TENGAH RAIH TIGA PENGHARGAAN KEUANGAN DAERAH DARI KEMENDAGRI

Foto: Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyerahkan penghargaan kepada Pemprov Jateng

Jakarta, BLORANEWS – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berhasil memborong tiga penghargaan dalam bidang pengelolaan keuangan daerah dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Penghargaan tersebut mencakup kategori Pendapatan Daerah Tertinggi, Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tertinggi, dan Realisasi Belanja Daerah Tertinggi.

Penghargaan ini diserahkan dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Keuangan Daerah dan Penganugerahan APBD Award 2024 yang digelar di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, pada Rabu (18/12/2024).

Dalam sambutannya, Nana Sudjana mengapresiasi kerja keras seluruh tim pengelola keuangan di Jawa Tengah, termasuk Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda), Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).

“Penghargaan ini menjadi penyemangat bagi kami untuk terus meningkatkan pengelolaan keuangan daerah di masa mendatang,” ujar Nana.

Hingga Desember 2024, pendapatan Provinsi Jawa Tengah tercatat sebesar Rp25,2 triliun atau 92,2 persen dari target Rp27 triliun. Sementara itu, realisasi belanja daerah mencapai Rp24,6 triliun atau 86,31 persen dari total anggaran.

Nana menyebutkan bahwa pendapatan yang lebih besar dari belanja menunjukkan indikator keuangan yang sehat. Hal ini penting untuk menjaga kapasitas fiskal yang kuat dan mendukung pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah.

“Keseimbangan antara pendapatan dan belanja daerah sangat penting untuk memastikan pembangunan yang berkelanjutan,” tambahnya.

Pendapatan daerah di Jawa Tengah dialokasikan untuk sektor-sektor prioritas seperti pendidikan (Rp8,829 triliun), kesehatan (Rp3,739 triliun), dan infrastruktur (Rp5,815 triliun).

Selain itu, upaya pengentasan kemiskinan dilakukan melalui belanja hibah sebesar Rp2,276 triliun dan bantuan sosial sebesar Rp45,008 miliar. Bantuan keuangan kepada kabupaten/kota juga dialokasikan sebesar Rp2,743 triliun.

Nana menegaskan pentingnya pengelolaan keuangan daerah yang tertib, sesuai aturan, dan transparan.

“Pengelolaan keuangan yang baik menjadi kunci utama untuk mendukung pembangunan yang berkesinambungan,” tutupnya. (Jyk)