Blora- Menjamurnya cafe karaoke liar di Blora, membuat wakil rakyat setempat merasa gusar. Pasalnya, sebagian besar tempat hiburan tersebut terus beroperasi, kendati tidak mengantongi izin dari Pemkab setempat.
Ketua Komisi A DPRD Blora, Supardi mengatakan, kewenangan menertibkan cafe karaoke liar berada di tangan Pemkab Blora. Menurutnya, Pemkab seharusnya dapat melakukan tindakan tegas kepada tempat hiburan ilegal tersebut.
“Seharusnya, jumlah cafe karaoke berbanding lurus dengan PAD (pendapatan asli daerah). Untuk mencegah supaya tidak menjamur, Pemkab bisa membuat regulasi. Misalnya dengan memperbesar prosentase pajaknya,” jelasnya, Kamis (05/03).
Sementara, anggota Komisi A DPRD Blora, Yusuf Abdurrahman mengungkapkan, dari seratusan lebih cafe karaoke yang beroperasi di Blora, hanya ada 3 yang mengantongi izin. Sisanya beroperasi secara liar.
“Data tahun lalu, ada sekitar 120-an. Saya kira kalau tahun ini ya lebih banyak lagi. Padahal yang berizin hanya 3,” ungkapnya.
Pihaknya mengaku prihatin dengan kondisi ini. Pasalnya, cafe karaoke ilegal pastinya tidak memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah. Tak hanya itu, tempat hiburan liar itu juga meresahkan masyarakat.
“Implikasi dari menjamurnya cafe karaoke, secara sosial sangat nyata. Ada yang bercerai, ada yang anaknya telantar. Ada yang akhirnya harus jadi TKW. Sangat kompleks masalah sosialnya,” pungkasnya. (arf)
