Blora, BLORANEWS – Koalisi Kependudukan Indonesia (KKI) Jawa Tengah yang berkolaborasi dengan KKI Blora turut berpartisipasi dalam Rakortas di Aula Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Blora.
Pertemuan tersebut membahas tentang integrasi dokumen perencanaan Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Blora Nomor 22 tahun 2023 mengenai Grand Desain Pembangunan Kependudukan (GDPK 2021-2045) ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2030.
Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), A. Mahbub Junaidi pun memberikan apresiasi terhadap kontribusi KKI yang difasilitasi oleh Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana (KB).
“Apresiasi tersebut terutama ditujukan kepada masukan terkait kecenderungan parameter, isu permasalahan, strategi, serta sasaran dan program yang dirancang dalam jangka waktu 20 tahun, sesuai dengan road map 5 tahunan,” ujarnya, Senin (22/1/2024).
Sementara itu, Selamet Mamik selaku perwakilan KKI Jateng menjelaskan bahwa Dokumen GDPK memiliki visi yang serupa dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
“GDPK Kabupaten mencakup lima bidang, yakni Peningkatan kualitas penduduk, Pengendalian jumlah penduduk, Kesejahteraan keluarga, Pengarahan dan mobilisasi penduduk, serta Administrasi database penduduk,” ujarnya.
Sebagai respon, Kabid Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Bappeda, Hajar Ahmad Chusainin menyatakan niat untuk memasukkan narasi isu permasalahan dan substansi GDPK dalam perencanaan yang sedang disusun.
“Dengan penyesuaian data kuantitatif dari Badan Pusat Statistik (BPS). Sebagian data sudah memiliki kesamaan,” lanjutnya.
Untuk diketahui, dalam Rakortas itu juga dibahas tentang Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Blora yang mengalami peningkatan menjadi 70,63 pada tahun ini. Meski grafiknya positif, perlu diperhatikan bahwa IPM masih perlu ditingkatkan, terutama melibatkan indikator pembangunan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. (Dj)
