Identitas primordial
Tidak ada masyarakat yang lahir, dan tanpa dipengaruhi oleh, tradisi. Serta tidak ada tradisi yang lahir, dan tanpa dipengaruhi oleh, masyarakat; keduanya adalah sebab sekaligus akibat. Walaupun, tidak semua tradisi berkembang menjadi budaya, dan tidak semua budaya bermuara pada peradaban. Dalam arti, melahirkan manusia-manusia yang beradab. Tetapi, Tradisi sebagai tindakan berulang yang dilakukan sekelompok masyarakat atau budaya sebagai pengembangan tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi, maupun peradaban sebagai wujud kompleks tatanan sosial masyarakat yang melahirkan agama, bahasa, adat, dan sebagainya, sama-sama membangun sebuah identitas kolektif. Identitas itu, yang pada akhirnya menjadi perekat banyak individu.
Sebab tradisi merupakan upaya penafsiran masyarakat terhadap realitas pada rentang ruang dan waktu tertentu. Tradisi lahir dalam wujud yang tidak tunggal dan terus menerus mengalami transformasi sehingga ramah terhadap perkembangan zaman. Sehingga, kita tidak bisa mengelak dari adanya multi-kultur atau pluralitas kebudayaan sebagai bagian dari realitas sosial akibat kemajemukan dan kekayaan pemikiran manusia.
Bentuk adanya multikulturalisme, dapat dilihat pada masa pra-kemerdekaan, ketika masing-masing identitas komunal membentuk gerakan perlawanan mulai dari gerakan Boedi Oetomo, Jong Java, Jong Celebes, Jong Sumatra, dan sebagainya, sebagai representasi budaya dan identitas masing-masing yang membuktikan kebinekaan bangsa Indonesia. Di sini, etnosentrisme dalam arti positif, berperan penting guna menggugah kesadaran untuk melawan supremasi identitas penjajah. Walaupun etnosentrisme dan multikulturalisme terkadang bagaikan tesis dan antitesis yang saling bertolak belakang. Namun, keduanya bisa saja melebur menjadi sistesis seperti yang terjadi pada sejarah lahirnya Trilogi Pemuda atau yang biasa kita kenal dengan nama Sumpah Pemuda.
Etnosentrisme, atau upaya mengunggulkan identitas masyarakat sendiri, penting untuk menjaga tradisi atau kebudayaan agar tetap lestari. Tanpanya, tradisi yang telah terjaga dan menjadi kearifal lokal akan mati; tidak lebih dari prasati non-material yang hanya ada pada memori. Sedangkan multikulturalisme penting guna membentuk kesetaraan dan upaya integrasi dalam keniscayaan perbedaan, serta mencegah munculnya tirani identitas dan lahirnya kelompok yang termarjinalkan.
Jika bercermin pada sejarah, tanpa adanya kesadaran multikulturalisme yang mengakui eksistensi pluralitas budaya bangsa Indonesia, penghapusan tujuh kata pada piagam jakarta yang menjadi draf dasar negara kita mungkin tidak akan pernah terjadi. Kemudian, tidak menutup kemungkinan akan menjadi bara dalam sekam yang melahirkan ketegangan horizontal yang akan memecah belah bangsa Indonesia yang dibangun di atas fondasi keanekaragaman.
Tetapi, gagasan sebagaimana mestinya, pasti membawa sisi negatif bersamanya. Etnosentrisme yang berlebihan bisa melahirkan fragmentasi dan upaya dominasi resistensif kebudayaan yang dapat memicu konflik antar etnis. Sedangkan multikulturalisme yang berlebihan, bisa memudarkan atau menggusur tradisi otentik dengan mencampur adukkan serta memberi proporsi berlebih kepada budaya “asing”. Namun itu merupakan perkara yang lain. Bukan berarti potensi negatif akan etnosentrisme dan multikulturalisme menjadikan kita menyerahkan batang leher kebudayaan kepada modernitas. Perkembangan zaman, tidak melulu ditandai dengan hilangnya tradisi yang merepresentasikan masa lampau. Tentu, kita tidak ingin membuang bayi bersama air di bak mandi. Maka, tradisi tidak harus disingkiran sama sekali, tetapi hanya butuh untuk dibaca ulang kemudain ditafsirkan kembali.
Pendidikan Mutikutural
Multikulturalisme tidak hanya merupakan ide abstrak. Tetapi, sebuah paham yang menuntut adanya pola yang dapat mengakomodasi setiap identitas bangsa yang pluralistik, yang tidak berhenti pada pengakuan akan perbedaan kelompok, suku, atau agama saja. Namun, juga berusaha untuk mencapai integrasi nasional tanpa menumbalkan keanekaragamannya. Selanjutnya, pendidikan maju mengambil peran pentingnya. Sebab, hanya melaui pendidikanlah sikap plural mampu disemai pada setiap warga negara.
Kita bisa melihat konsep dasar dari pendidikan multikultural yang dikembangkan oleh Prof. Bennet dalam bukunya “Comprehensif Multicultural Studies” yang terbagi menjadi empat nilai inti (core values) yang terdiri dari: 1) apresiasi terhadap adanya kenyataan pluralitas budaya dalam masyarakat; 2) pengakuan terhadap harkat manusia dan hak asasi manusia; 3) pengembangn tanggung jawab manusia dunia; 4) pengembangan tanggung jawab terhadap planet bumi.
Pertanyaannya adalah, mengapa harus melalui pendidikan? Sebab, tidak ada yang lebih efektif dari pendidikan sebagai wahana yang dapat mentransmisi ilmu pengetahuan dan sarana indoktrinasi masyarakat yang jarang menjumpai kata gagal. Bukankah salah satu fungsi lembaga pendidikan adalah melestarikan nilai. Maka menurut penulis, tidak salah menuduh lembaga dan sistem pendidikan sebagai kambing hitam atas pemudaran budaya pada negara yang katanya kaya akan kebudayaan ini.
Jika kita melihat kenyataan di Blora, tempat tinggal penulis, adanya degradasi kebudayaan sebagai indentitas daerah, terasa pada penggeseran makna yang peyoratif dari kata “Samin” yang melekat pada masyarakat Sedulur Sikep, dan persepsi masyarakat terhadap seni tari Tayub.
Samin, atau sedulur sikep, muncul dari upaya perlawanan masyarakat Blora pada masa penjajahan. Namun, yang membuatnya berbeda, perlawanan itu dilakukan tanpa menggunakan senjata, hanya melalui “jokes-jokes” jenius yang tidak terpikirkan oleh bangsa penjajah. Dan di sisi lain, juga berpegang teguh pada prinsip-prinsip luhur yang hingga kini masih lestari diamalkan.
Tetapi, dewasa ini masyarakat Samin masih harus menanggung stigma negatif yang ironisnya disematkan oleh masyarakat Blora sendiri. Dan ironis di atas ironis, stigma itu masih dipelihara di tengah riuh penelitian yang mempelajari masyarakat Samin oleh akademisi Indonesia maupun manca negara, yang telah melahirkan banyak jurnal, bahkan mengilhami skripsi, tesis, maupun disertasi.
Sedangkan Tayub, sebagai seni tari yang lahir dari lingkungan “elite”, yang hanya bisa dinikmati kalangan atas, serta syarat akan kesan sakral sebagai prosedural ritual yang disucikan, kini tak ubahnya hanya perihal pertunjukan erotis yang tidak pernah lepas dari tiga “C”: Ciu, Colek, dan Cium.
Tentu, masih banyak contoh lainnya, tentang bagaimana pendidikan gagal melahirkan kembali identitas primordial suatu daerah, alih-alih mengembangkannya; layaknya Blora sebagai kota Sastra yang melahirkan sastrawan kondang Pramoedya Ananta Toer, bapak Pers Indonesia Tirto Adi Soerjo, sampai yang berstempel negatif seperti Presiden Darul Islam/Tentara Islam Indonesia Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo, serta masih banyak lagi. Pertanyaannya adalah, seberapa jauh peserta didik mengenal tokoh masa lampau sebagai pelaku sejarah yang membentuk sejarah kita saat ini. Betapa tokoh-tokoh dari blora itu, teralienasi di tanah kelahirannya sendiri.
Mungkin, Ide tetang pendidikan multikultural yang salah satunya dikembangkan oleh Prof. Bennet masih terlalu dini untuk diadopsi pada pendidikan Indonesia yang multi-kultur ini. Sebab sependek pengetahuan penulis, budaya sendiri sebagai identitas koletif daerah, hanya laku dipelajari ketika ada lomba dan karnaval hari jadi kabupaten saja. Sejak dulu, pendidikan kita, hanya berkutat pada tranmisi nilai tanpa akumulasi, yang berimplikasi pada cara pikir eksak, tanpa ruh dan jiwa. Atau bahasa sarkasnya, samadengan “Mati”.
Referensi:
1 ) Lihat: Hasan Hanafi, dalam bukunya “Oposisi Pasca Tradisi”. Yogyakarta: Penerbit LKiS,2003.
2 ) Lihat H.A.R Tilaar, dalam bukunya “Kekuasaan dan Pendidikan”. Magelang: Penerbit IndonesiaTera, 2003.
Tentang penulis: Ramadhan Ega S. Lahir di Blora, 19 November 2002. Pendidikan terakhir SMA N 1 Jepon lulusan tahun 2021. Saat ini aktif sebagai ketua PAC IPNU Jepon dan dewan pembina Forum OSIS Blora.
*Opini di atas merupakan tanggung jawab penulis seperti tertera, tidak menjadi bagian tanggung jawab Bloranews.com
