Semarang – Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mendukung upaya pembentukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) di daerah. Dengan adanya KPAI di daerah bisa membuat pengawasan dan perlindungan anak semakin baik, karena lingkupnya lebih kecil.
“Baik juga KPAI membuat kanal pengaduan, sehingga respon yang berkaitan dengan anak-anak bisa disalurkan. Kita harus duduk bersama cari solusi. Intinya memang harus ada edukasi dari sana-sini,” kata Ganjar saat ditemui Ketua KPAI, Susanto, Rabu (31/3).
Menurut Ganjar, KPAI harus tegas melarang anak-anak dibawah umur terlibat aksi demonstrasi. Para orang tua juga harus diberi edukasi agar tidak melibatkan anak dalam kepentingan politik tertentu.
“Soal kekerasan anak, perlu adanya pendampingan. Anak-anak juga harus dilindungi dari aktivitas-aktivitas yang tidak sesuai umurnya. Misalnya mereka ikut demo dan sebagainya,” ungkapnya.
Selain persoalan kekerasan, Ganjar juga menyoroti perlindungan anak akan paham-paham radikal juga harus mendapat perhatian.
“Disini kita bicara bagaimana pendidikan anak yang kita harapkan sesuai dengan mimpinya para pendiri bangsa. Sesuai konstitusi. Maka kalau ada paham-paham yang tidak sesuai Pancasila diberikan pada anak, saya sampaikan pada KPAI agar kita mengawasi bersama,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua KPAI, Susanto sepakat dengan Ganjar bahwa anak-anak harus dilindungi dengan aktivitas-aktivitas yang tidak sesuai dengan umurnya. Dirinya juga menyoroti kasus anak-anak yang terlibat aksi demo di Jakarta belum lama ini.
“Kami terjunkan tim untuk pengawasan. Kami juga panggil orang tua mereka dan kelompok-kelompok mereka untuk diberikan edukasi,” ucap Susanto. (Jay)
