Blora, BLORANEWS.COM – Plt Bupati Blora, Tri Yuli Setyowati, mengimbau seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk meningkatkan pelaksanaan statistik sektoral guna menghasilkan data yang lebih berkualitas.
Hal ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Penyampaian dan Tindak Lanjut Hasil Penilaian Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) 2024 yang berlangsung di ruang pertemuan Bappeda, Rabu (20/11/2024).
“Kebijakan yang berkualitas hanya dapat dirumuskan berdasarkan data yang akurat, relevan, dan berkelanjutan. Kita tidak bisa hanya mengandalkan data yang belum teruji. Untuk itu, mari kita perkuat upaya penyelenggaraan statistik sektoral di setiap OPD,” ujar Tri Yuli Setyowati.
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), Kabupaten Blora pada 2024 memperoleh nilai Indeks Pembangunan Statistik (IPS) sebesar 2,30 dengan predikat “Cukup,” menempatkan Blora di peringkat ke-35 dari seluruh kabupaten/kota di Jawa Tengah. Tri Yuli menegaskan perlunya langkah konkret untuk memperbaiki peringkat ini.
“Tahun ini, sampel penilaian EPSS melibatkan dua OPD, yaitu Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM (Dindagkop UKM) serta BPBD. Untuk tahun depan, lima OPD prioritas telah ditetapkan sebagai sampel penilaian, yakni BPBD, Dindagkop UKM, Dinas Pangan, Pertanian, Peternakan, dan Perikanan (DP4), Dinas Sosial dan P3A, serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPU PR),” jelasnya.
Etik, sapaan akrab Plt Bupati Blora, berharap BPS Kabupaten Blora memberikan bimbingan kepada OPD agar pelaksanaan statistik sektoral dapat sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia (SDI) sebagaimana diatur dalam Perpres No. 39 Tahun 2019.
“Kolaborasi semua pihak sangat penting untuk mewujudkan Satu Data Indonesia di Kabupaten Blora. Dengan data yang berkualitas, kita dapat mendukung kebijakan yang lebih responsif dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.
Salah satu agenda Rakor EPSS juga membahas dukungan terhadap penguatan UMKM dan upaya peningkatan kualitas data melalui pembinaan lintas sektor.
Hal ini diharapkan dapat menjadi langkah awal menuju perubahan signifikan dalam tata kelola data di Kabupaten Blora. (Humas Pemkab Blora)
