Blora- Kunjungan kerja (kunker) Perwakilan Satuan Kerja Khusus (SKK) Migas wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara (Jabanusa) ke Blora dimanfaatkan Bupati Djoko Nugroho untuk membahas kembali persoalan migas.
Dalam kunjungan ini, Kepala Perwakilan SKK Migas Jabanusa, Nurwahidi didampingi Field Manager Pertamina EP 4 Cepu, Afwan Daroni, External Affairs Manager Exxon Mobil, Dave A. Seta, serta perwakilan Pertamina EP Cepu ADK, Muhammad Karyanto, Rabu (15/05).
Di depan perwakilan SKK Migas Jabanusa tersebut, Bupati Djoko Nugroho menyinggung tentang program jaringan gas (jargas) di wilayah ring satu Central Processing Plant (CPP) Pusat Pengembangan Gas Jawa (PPGJ) Blok Gundih yang ada di Kecamatan Kradenan yang mangkrak sejak 2013.
“Mosok jaringan gas rumah tangga di Semarang sudah bisa mengalir, padahal gas nya dari PPGJ Blok Gundih yang ada di Blora. Sedangkan jaringan gas rumah tangga di Blora sendiri terkesan terbengkalai. Bantu kami komunikasi dengan PGN,” kata Kokok (sapaan Djoko Nugroho, red).
Tak hanya itu, Kokok juga meminta kejelasan tentang manfaat yang akan didapatkan Blora dengan adanya rencana operasi produksi migas oleh Pertamina EP Cepu Alas Dara Kemuning (PEPC ADK).
“Sampai saat ini belum ada kejelasan tentang rencana produksi PEPC ADK di Kabupaten Blora. Kami mohon agar Pemkab Blora dilibatkan sehingga Blora bisa mendapatkan efek positif dari aktifitas migas nanti,” pungkas Kokok.
Usai Kokok, Dirut BUMD PT. Blora Patra Energi (BPE), Christian Prasetya pun angkat suara. Pihaknya menyinggung, dulu telah dijanjikan mengelola gas sebanyak 5 juta standar kaki kubik per hari (MMSCFD) untuk dikembangkan menjadi bidang usaha daerah. Namun hingga saat ini juga tidak terlaksana.
“Setiap ada pergantian pimpinan, kesepakatan lama selalu dilupakan sehingga Blora selalu dirugikan. Mumpung SKK Migas ke Blora, kami ingin semua ini diluruskan,” timpal Christian.
Lebih lanjut, Christian juga mempertanyakan kejelasan hak Participating Interest (PI) terhadap pengelolaan Blok Randugunting yang wilayah kerja pertambangannya ada di wilayah Blora dan Rembang.
Dimana saat ini Pertamina Hulu Energi (PHE) Randugunting sedang melakukan eksplorasi di Desa Krikilan, Kecamatan Sumber, Kabupaten Rembang.
“PI itu didasarkan atas wilayah kerja pertambangan (WKP), buka letak sumur migas. Maka sudah seharusnya BUMD Blora bisa ikut PI Blok Randugunting. Namun hingga kini juga belum jelas berapa besar PI yang bisa kita ikuti untuk mengelola blok tersebut. PI beda dengan Dana Bagi Hasil (DBH) yang didasarkan pada letak mulut sumur,” tegasnya.
Menanggapi keluhan beruntun yang dilontarkan Bupati Blora dan Dirut BUMD PT BPE, Kepala Perwakilan SKK Migas Jabanusa, Nurwahidi berjanji akan melakukan koordinasi dengan seluruh stakeholder guna mencari jalan terbaik atas seluruh masalah yang diperoleh selama kunjungan di Blora.
“Sehingga akan kita diskusikan dahulu dengan pihak pihak terkait. Paling tidak dalam dua bulan lagi, SKK Migas akan mengundang Pemkab Blora untuk diskusi lebih mendalam,” ucap Nurwahidi berjanji. (spt)
