Blora- Banyaknya fenomena bantuan pemerintah yang “salah sasaran” ditengarai bermula dari data kemiskinan yang kurang update (kudet). Termasuk, bantuan pemerintah yang disalurkan melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kabupaten Blora.
Kenyataan ini diakui secara terbuka oleh Pemkab setempat. Wakil Bupati Blora, Arief Rohman mengemukakan tahun ini pihaknya melalui dinas terkait akan melakukan pendataan ulang terkait kemiskinan.
“Tahun ini Pemkab melalui Dinas Sosial akan melakukan pendataan ulang tentang kemiskinan ini, agar bantuan yang diberikan pemerintah bisa tepat sasaran dan tepat guna,” ujarnya saat menyampaikan sambutan dalam Musrenbang Kecamatan Ngawen, Kamis (06/02).
Arief menambahkan, pendataan kemiskinan inipun idealnya tidak hanya dilakukan satu kali saja, namun terus diupdate real time sehingga setiap waktu. Kepala Desa dan Lurah bisa memberikan perubahan angka kemiskinan di wilayahnya.
“Kami sadar masih banyak bantuan yang belum tepat sasaran karena kesalahan data. Sehingga tahun ini akan didata ulang. Sehingga butuh peran aktif Kepala Desa, Lurah dan seluruh perangkatnya untuk menyukseskannya. Tolong didata sesuai kondisi di lapangan, jangan dibuat-buat,” tegasnya.
Menutup paparannya, Arief yang juga didampingi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Blora, Samsul Arief menegaskan, data kemiskinan yang valid tidak hanya berguna untuk penyaluran bantuan sosial saja.
“Namun juga berguna untuk merencanakan program pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat sehingga penduduk miskin bisa berkembang perekonomiannya sesuai potensi yang dimiliki,” pungkasnya. (mus)
