Blora – Data jumlah penerima bantuan langsung tunai Dana desa (BLT- DD) di Blora dari kuota 45.124 KK dari 271 desa, hanya terisi 28.297 KK. Atau ada kuota sekitar 17.000 yang nganggur alias tak terpakai.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Blora Hariyanto mengakui data penerima bantuan sosial di tingkat pemerintahan desa memang kacau. Dirinya mensinyalir penyebab kekacuaan ini karna desa yang tak punya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Padahal, acuan penerima bansos bagi warga terdampak Covid-19 adalah warga yang tak masuk DTKS.
”Pada saat pendataan itu kacau. Ternyata kebanyakan desa itu tidak punya DTKS. Di sisi lain peraturan dari pemerintah pusat itu ganti-ganti, jadi banyak juga kades yang mengeluh. Saya bilang, ya yang sabar,” kata Hariyanto kemarin. (18/05)
Untuk meminimalisir data yang tak sesuai di lapangan, pihaknya mengimbau kepada para kepala desa menempel data penerima bansos di papan pengumuman milik desa.
Terkait laporan sejumlah desa yang melakukan musdes tanpa melibatkan Badan Permusgawaratan Desa (BPD) serta RT dan RW bahkan hanya melibatkan kepala desa dan perangkat sehingga data penerima tak sesuai lapangan, dirinya menyatakan akan menindaklanjuti laporan tersebut.
”Saya bilang ke kades, tolong diusulkan lagi, untuk warga yang seharusnya layak mendapat tapi belum mendapat,” pungkas Haryanto. (jyk)
