Blora – Bupati Blora Arief Rohman meminta agar permasalahan pupuk bersubsidi dapat diminimalisir dan dicegah agar tidak terjadi lagi. Pasalnya, sebentar lagi para petani akan memasuki masa tanam kedua.
“Kami dari Pemerintah Kabupaten Blora berharap agar persoalan pupuk di masa tanam kesatu kemarin tidak terulang di masa tanam kedua karena itu kuncinya komunikasi sangat penting,” ucap Bupati saat menggelar rapat koordinasi membahas pupuk bersubsidi di ruang pertemuan Gedung Samin Blora, Rabu (17/3).
Pihaknya mengaku sudah berkomunikasi dengan Kementerian Pertanian kaitannya dengan persoalan pupuk di Kabupaten Blora.
“Minimal gesekan-gesekan yang ada di masa tanam pertama lalu, tolong usahakan yang kedua ini bisa diatasi secara bareng-bareng,” imbuhnya.
Sementara itu, Ketua KP3 (Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida) Blora Komang Gede Irawadi mendorong sekitar 21 ribu Kartu Tani agar segera didistribusikan kepada para petani.
“Terkait dengan kartu tani kemarin Pak Bupati sudah membahas dengan BRI, kita bersyukur sudah siap kartu tani sebanyak 21 ribu lebih dan tinggal mendistribusikan,” kata Komang.
Di tempat sama, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Blora Reni Miharti menyampaikan terkait kondisi pupuk bersubsidi khususnya Urea dan NPK di Kabupaten Blora yang berdasarkan usulan di E-RDKK 2021, alokasinya dinilai masih belum mencukupi.
“Berdasarkan pendataan lahan hutan yang diasumsikan seluas 13.062 hektar ternyata pada ERDKK 2021 yang masuk hanya 8.162 hektar,” ucap Reni.
Reni menargetkan kartu tani sudah disiapkan oleh BRI, pada akhir Maret sudah didistribusikan.
“BRI telah koordinasi kaitannya dengan rekonsiliasi dan pendistribusian. Sesuai dengan target, sebelum akhir Maret sudah selesai,” ungkapnya. (Spt)
