Cepu- Para broker alias spekulan tanah untuk pembebasan lahan Bandara Ngloram ditengarai mulai bergentayangan. Situasi ini, membuat pemerintah Desa Ngloram Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora resah.
Pasalnya, hingga saat ini warga dan pemerintah desa setempat belum mengetahui final master plan bandara tersebut. Aksi senyap para broker ini, tercium Kades setempat, Diro Beny Susanto lantaran harga tanah di lokasi tersebut mulai naik
“Info terbaru, untuk harga tanah sudah masuk di angka Rp 600 ribu per meter. Sedangkan untuk tanah yang berada di pinggir jalan raya, sekitar Rp 1 juta per meter,” terang Diro, Selasa (27/11).
Pihaknya menduga, para broker mulai bergerak diluar sepengetahuan desa. Berdasarkan informasi yang diterimanya, terdapat jaringan broker lokal dan luar kota.
“Sejauh yang kita ketahui, pendananya dari luar kota. Tapi yang datang ke lokasi, orang-orang lokal,” imbuhnya.
Kondisi ini semakin meresahkan. Pasalnya, untuk kejelasan lokasi dan jumlah luasan masih harus menunggu final masterplan dari Pemkab Blora dan instansi terkait.
“Untuk kepastian lokasi dan jumlah luasan, kami belum tau. Karena, masih menunggu final masterplan yang saat ini, katanya, masih dalam revisi akhir,” pungkasnya.
Dimulai Pada 2019, Anggaran Sebesar Rp 16 Milyar
Sebagai informasi, pembebasan lahan perluasan Bandara Ngloram seluas 6,2 hektar tersebut berada di bawah tanggung jawab Dinas Perumahan, Pemukiman, dan Perhubungan (Dinrumkimhub) serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR).
Kepala DPUPR Kabupaten Blora, Samgautama Karnajaya memaparkan, DPUPR bertanggung jawab atas pembangunan jalan masuk menuju bandara. Menurut Samgautama, pekerjaan ini akan berlangsung pada 2020/2021.
“Ada prioritas dan pentahapan. Kalau jalan masuk yang jadi tanggungan DPUPR, fisiknya baru dibangun 2020/2021,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinrumkimhub Blora, Samsul Arief mengatakan, pihaknya memastikan akan melibatkan pemerintah desa setempat untuk pembebasan lahan.Dirinya juga menyebutkan, usulan anggarannya senilai RP 16 Milyar.
“ ‘Kan memang tahun 2018 ini belum ada pembebasan. Pembebasan lahan akan dilakukan mulai tahun 2019 yaitu untuk lahan terminal, apron bandara. Dalam pembebasan lahan ya tentu dengan melibatkan kepala desa,” tukasnya. (one)
