Semarang, BLORANEWS.COM – Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana, menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester II Tahun 2024 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Tengah pada Kamis (19/12/2024).
Laporan tersebut juga diserahkan kepada 16 pemerintah daerah serta Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Tengah. Acara berlangsung di Auditorium Kantor BPK Jawa Tengah dan turut dihadiri Wakil Ketua DPRD Jateng, Sekretaris Daerah Jateng, para bupati/wali kota, Ketua KPU Jateng, pimpinan DPRD kabupaten/kota, serta Direktur RSUD Provinsi.
Kepala BPK RI Perwakilan Jawa Tengah, Karyadi, menyampaikan bahwa berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan, pengelolaan keuangan pemerintah di provinsi dan kabupaten/kota di Jawa Tengah telah berjalan dengan baik.
“Jawa Tengah luar biasa. Temuan memang ada, tapi hanya dalam jumlah kecil,” ujar Karyadi.
Pj Gubernur Nana Sudjana menyampaikan apresiasinya kepada BPK yang terus memberikan pengawasan, pendampingan, serta bimbingan kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan.
“Ini adalah langkah positif untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih,” ucap Nana.
Ia menambahkan bahwa sinergi antara BPK, DPRD, Ombudsman, serta lembaga pengawasan lainnya mendukung tercapainya visi pemerintah, terutama dalam meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
“Masukan-masukan yang diberikan membantu kami terus mengevaluasi dan memperbaiki diri untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Jawa Tengah,” tuturnya.
Dalam acara tersebut, BPK Perwakilan Jawa Tengah menyerahkan total 18 LHP Semester II Tahun 2024, yang mencakup pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT).
Pemeriksaan kinerja meliputi pengelolaan APBD di Pemprov Jateng, Pemkab Rembang, dan Pemkab Boyolali. Sementara itu, evaluasi penanggulangan kemiskinan dilakukan di Pemkab Sragen, Kebumen, dan Brebes.
Selain itu, efektivitas penanggulangan bencana menjadi fokus pemeriksaan di Pemkab Kendal. Tema PDTT mencakup pengelolaan pendapatan dan belanja aset BLUD pada Pemprov Jateng, serta kepatuhan pengelolaan pajak dan retribusi daerah di Pemkot Semarang.
Pemeriksaan belanja infrastruktur dilakukan di Pemkab Kudus, Karanganyar, Blora, Banjarnegara, Magelang, Tegal, dan Banyumas.
Adapun pengelolaan keuangan Pemilu 2024 menjadi bagian dari PDTT untuk KPU Provinsi Jawa Tengah.
Acara ini menjadi momentum untuk meningkatkan akuntabilitas keuangan dan mendorong kualitas tata kelola pemerintahan yang lebih baik. (Jyk)
