Semarang, BLORANEWS.COM – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) terus berupaya membantu ribuan buruh PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK).
Salah satu langkahnya adalah menjalin kerja sama dengan sembilan perusahaan agar para eks buruh bisa kembali bekerja.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menegaskan bahwa pemerintah tidak tinggal diam dalam menghadapi dampak sosial akibat PHK massal ini.
“Kami berusaha memastikan agar tidak ada dampak sosial yang berkepanjangan. Pemprov Jateng akan berperan aktif membantu para buruh terdampak,” ujar Luthfi di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Senin (3/3/2025).
Luthfi menjelaskan bahwa Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jateng, Ahmad Aziz, tengah berada di Jakarta untuk berkoordinasi dengan instansi terkait guna menjamin hak-hak pekerja, seperti Jaminan Hari Tua (JHT) dan tunjangan PHK.
“Kami dorong agar hak-hak mereka, termasuk JHT dan pesangon, dapat dipenuhi sebelum Lebaran. BP Jamsostek memiliki kewajiban untuk menyelesaikan ini, dan kami dari Pemprov siap membantu,” jelasnya.
Selain memperjuangkan hak-hak buruh, Pemprov Jateng juga membuka peluang kerja baru bagi mereka. Sembilan perusahaan dari berbagai sektor, termasuk garmen dan sepatu, siap menampung para eks buruh Sritex, dengan syarat usia maksimal 45 tahun.
“Kami akan mempertemukan pihak HRD perusahaan dengan dinas terkait untuk membahas mekanisme rekrutmen,” tambah Luthfi.
Bagi mereka yang memilih jalur wirausaha, Pemprov Jateng siap memberikan fasilitas pelatihan melalui Balai Latihan Kerja (BLK).
“BLK sudah ada, tinggal kita sesuaikan programnya agar mereka yang ingin berwirausaha bisa mendapatkan bimbingan dan dukungan,” katanya.
Di sisi lain, Pemprov juga terus berkoordinasi dengan kurator yang tengah mendata aset PT Sritex, serta berkomunikasi dengan Pemkab Sukoharjo untuk memastikan hak-hak buruh tersampaikan.
“Kami ingin semua hak tenaga kerja, termasuk THR dan pesangon, bisa diberikan sebelum Lebaran,” tutupnya. (Jyk)
