Semarang, BLORANEWS.COM – Pada September 2024, Nilai Tukar Petani (NTP) di Jawa Tengah mencapai angka 113,79, menjadikannya yang tertinggi di antara provinsi lain di Pulau Jawa.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah, Endang Tri Wahyuningsih, menjelaskan bahwa NTP merupakan rasio antara indeks harga yang diterima oleh petani dan indeks harga yang mereka bayar.
Endang menyatakan, meskipun terjadi penurunan sebesar 0,01 persen dibandingkan bulan Agustus, angka ini masih lebih tinggi dibandingkan lima provinsi lain di Jawa. Untuk perbandingan, NTP Jawa Timur tercatat 111,61, Jawa Barat 111,98, DIY 104,76, Banten 109,29, dan DKI Jakarta 106,59.
“Walaupun ada sedikit penurunan, NTP Jawa Tengah tetap yang tertinggi. Memang, secara nasional masih di bawah, tetapi kami bersyukur dapat mempertahankan posisi ini,” ungkap Endang dalam konferensi pers yang dihadiri oleh Sekretaris Daerah Jateng, Sumarno, di Aula BPS Jateng pada 1 Oktober 2024.
Dia menambahkan, indeks harga yang diterima petani Jateng pada bulan ini mencapai 149,71, mengalami penurunan sebesar 0,04 persen, dengan cabai merah, cabai rawit, kentang, dan ketela pohon sebagai komoditas utama penyebabnya.
Sementara itu, indeks harga yang dibayar oleh petani berada di angka 122,78, juga turun 0,03 persen, dengan cabai merah, bensin, cabai rawit, jeruk, dan daging ayam sebagai penyumbang penurunan.
Penurunan NTP juga terlihat pada sektor hortikultura, yang nilainya mencapai 110,11, turun dari 118,06 pada Agustus 2024.
Di sisi lain, Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP) di Jawa Tengah juga mengalami penurunan dari 116,22 pada bulan Agustus menjadi 115,91, atau turun 0,27 persen.
“Syukurlah, tidak ada yang di bawah 100, yang menunjukkan bahwa para petani masih dapat memperoleh keuntungan dari usaha mereka, meskipun NTUP sedikit menurun,” tuturnya.
Sekretaris Daerah Provinsi Jateng, Sumarno, menambahkan bahwa NTP berhubungan erat dengan sektor pangan. Oleh karena itu, kerjasama antara pemerintah daerah dan pemangku kepentingan sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara NTP dan inflasi yang berasal dari sektor pangan.
“Inflasi yang tinggi dapat memengaruhi nilai tukar petani. Maka, kedua hal ini harus dipantau secara berkelanjutan untuk memastikan kestabilan,” jelas Sumarno. (Dj)
