Dilansir dari chanel youtube KPU Blora yang mengunggah Debat Publik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora (25/11/2020), Paslon nomor urut 2 yang hari ini terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati menyampaikan salah satu visinya tentang terwujudnya reformasi birokrasi di Kabupaten Blora.
Hal itu juga termaktub dalam website resmi Pemkab Blora tentang visi dan misi. Pada penjabaran Misi poin ketiga tertulis, Mewujudkan birokrasi yang profesional, progresif, bersih, dan akuntabel.
Berpangkal pada poin diatas, selama kurang lebih setahun kepemimpinan, Bupati Blora Arief Rohman belum bisa dikatakan berhasil menepati janjinya. Hal ini bisa diukur dari masih banyaknya kursi jabatan yang kosong, terutama jabatan perangkat desa.
Tercatat, sampai ditunda per desember 2021, masih ada ribuan jabatan perangkat desa yang kosong. Hal ini memicu polemik ditengah masyarakat karena dirasa dapat memperlambat pelayanan publik. Padahal salah satu tujuan reformasi birokrasi ialah percepatan pelayanan masyarakat.
Dilansir dari laman resmi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Republik Indonesia, tujuan reformasi birokrasi ialah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan aparatur berintegritas tinggi, produktif dan melayani secara prima dalam rangka meningkatkan kepercayaan publik.
Kekosongan jabatan dari tingakat desa sampai kabupaten yang berlarut-larut akan berdampak pada lambannya pelayanan masyarakat, sehingga mengakibatkan menurunnya tingkat kepercayaan publik.
Selain itu, Kekosongan kursi jabatan serta penundaan rekrutmen perades ini juga dirasa berdampak negatif pada banyak sektor. Seperti apa yang disampaikan Endah Kusumawati yang kemarin, Senin (3/1) melakukan aksi tunggal menuntut rekrutmen perades dilanjutkan.
“Saya lihat banyak orang ikut test di Labkesda Blora, jika dibatalkan, kan kasihan. Itu semua ingin menjadi perangkat lho, mas, ikut tes juga bayar sendiri-sendiri,” paparnya kepada Bloranews.
Melihat kasus tersebut, banyaknya kekosongan jabatan dari tingkat desa sampai kabupaten dan penundaan rekrutmen berulangkali, menandakan bahwa Bupati Blora sangat lamban menepati janjinya wujudkan reformasi birokrasi. Belum lagi dampak dari polemik ini sangatlah luas, tidak hanya pada satu sektor dan satu pihak.
Redaksi
