Blora- Hasil kajian lembaga Alvara Strategi Indonesia menyebutkan 19,4 persen Pegawai Negeri Sipil (PNS) menolak Pancasila dan lebih memilih ideologi khilafah. Hasil kajian ini menjadi pegangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI.
Hasil kajian pun bergulir bak bola liar. Sejumlah respon pun dilontarkan para pengambil kebijakan, dari sisi eksekutif maupun legislatif. Dikhawatirkan, fenomena ini akan semakin masif sehingga merongrong Pancasila sebagai dasar negara.
Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Mayjen (Purn) Soedarmo menilai penolakan terhadap ideologi Pancasila ini telah menyebabkan penurunan ketahanan nasional.
Sementara, Ketua DPR Bambang Soesatyo alias Bamsoet menyebut ada kelemahan perekrutan Aparatur Sipil Negara (ASN) di masa lalu, sehingga dirinya men dorong perbaikan tes PNS saat ini.
Di Blora, Pemkab setempat tidak menampik adanya fenomena ini. Meski penolakan Pancasila secara ekstrim belum ada (teridentifikasi), namun sejumlah indikasi menyiratkan, hanya tinggal menunggu waktu saja sampai para PNS berpaham radikal ini menampakkan wajah ideologinya.
Data Rahasia Oknum PNS Penganut Radikalisme
Fakta ini diungkapkan Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Blora, Ahmad Nurhidayat. Hal ini diketahui, dari hasil penelitian bersama Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) beberapa waktu terakhir.
“Kami belum menemukan seperti hal tersebut (menolak Pancasila, red). Hanya saja ada beberapa ASN yang terindikasi ikut aliran Islam garis keras,” terang Ahmad Nurhidayat, Senin (19/11).
Sayangnya, Kesbangpol enggan mengungkap lebih jauh terkait hal ini. Alasannya, data tersebut merupakan data rahasia yang tidak dipaparkan ke publik.
“Kami dengan Kominda sudah memetakan (ASN terlibat aliran keagamaan radikal, red). Maaf ini belum bisa kami publikasikan,” pungkasnya. (hud)
