fbpx
OPINI  

URGENSITAS KETERLIBATAN PKH DALAM MUSDES

Ilustrasi

Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) selama ini dianggap gagal dalam memberdayakan KPM (keluarga penerima Manfaat) yang menjadi binaannya. Indikator kegagagalan ini dapat dilihat pada kenyataan, banyaknya keluhan tentang distribusi bantuan yang tidak tepat sasaran.

Namun jika dikaji secara komperehensif, distribusi yang tidak tepat sasaran ini bermula dari kesalahan data yang terjadi secara terstruktur. Mulai dari tingkat pusat hingga desa.

 

ILustrasi

Data KPM / anggota PKH yang diturunkan pemerintah pusat kerap tidak sesuai dengan kenyataan dilapangan/ tidak tepat sasaran. Data ini kemudian menjadi polemik di masyarakat akar rumput sehingga memicu Dinas Sosial memberikan pengarahan bahwa apa yang ada di data BNBA (by name by addres) bisa di ubah dengan tanpa menggurangi kuota yang diberikan pemerintah pusat.

Sebagai informasi, di Desa Keser Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora kuota yang diberikan pemerintah pusat sebanyak 227 kk dengan asumsi pemerintah nantinya akan memberikan BPNT (bantuan pangan non tunai) sebanyak 227 keluarga.

Para KPM ini, akan menjadi titik acuan dalam penerbitan atm E- Warung. Di Blora, beredar kabar ATM E- Warung akan di-launching bulan Juli depan. ATM E-Warung hanya bisa digunakan untuk mengambil sembako senilai Rp 110 ribu per bulan.

Penerima rastra bisa mengambil beras atau sembako lainnya kapan saja selama dia masih punya saldo di ATM E- warung. Selain itu, kepesertaan penerima rastra bisa diwakilkan selama masih dalam satu KK.

Namun, upaya ini alih-alih dapat meringankan beban masyarakat, justru berpotensi menjadi pemicu polemik jika terjadi kesalahan pendataan. Sehingga, pemutkhiran data mutlak diperlukan untuk memastikan kebijakan ini tepat sasaran.

Salah satu cara untuk memastikan data pemerintah selaras dengan kenyataan di lapangan adalah dengan melibatkan pendamping desa dalam musyawarah perencannaan di tingkat desa.

Dengan adanya agenda duduk bersama antara kepala desa didampingi para perangkat desa, petugas TKSK dan pendamping PKH diharapkan dapat memunculkan data yang valid. Sehingga, proses distribusi dapat berlangsung tepat sasaran.

Penulis : Siti Lestari, Pendamping Program Keluarga Harapan Kabupaten Blora.